Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur menyiapkan langkah pengamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April mendatang.
Antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, khususnya dengan pihak kepolisian.
Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar, mengatakan pihaknya tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam mengawal jalannya aksi.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dan harus difasilitasi, namun potensi gangguan ketertiban tetap perlu diantisipasi.
“Aspirasi tentu harus diakomodasi, tetapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya tindakan di luar itu, seperti anarkis,” ujarnya Senin 13 April 2026.
Ia menjelaskan, Satpol PP akan fokus pada pengamanan aset pemerintah yang berpotensi menjadi titik berkumpul massa aksi, seperti kantor gubernur dan DPRD.
Sementara itu, penanganan aksi di luar kendali akan menjadi kewenangan aparat kepolisian.
“Kami bertugas menjaga aset, misalnya di DPRD. Untuk pengendalian massa di luar itu menjadi ranah kepolisian,” jelasnya.
Munawwar menambahkan, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP.
Meski demikian, pihaknya akan memaksimalkan pengamanan dengan membagi personel di sejumlah titik strategis.
“Aset yang harus dijaga cukup banyak, sehingga kami melakukan pembagian personel. Penebalan pengamanan akan difokuskan di lokasi yang menjadi tujuan aksi,” katanya.
Ia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait potensi kericuhan.
Namun, langkah antisipasi tetap dilakukan mengingat dinamika massa aksi yang dapat berubah sewaktu-waktu.
“Ini sifatnya antisipasi. Massa bisa saja terbawa emosi dan menimbulkan gesekan. Itu yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.
Munawwar berharap aksi unjuk rasa nantinya dapat berlangsung tertib dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.
Ia juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog guna merespons tuntutan massa.
“Harapannya aspirasi bisa disampaikan dengan baik dan ada solusi dari pemerintah. Minimal ada pertemuan untuk menampung apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
