Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmennya agar alokasi bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten dan kota tetap berlanjut pada 2027, khususnya untuk Kota Samarinda.
Ia menilai, keberadaan bankeu memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses dan forum dengar pendapat harus diwujudkan dalam program nyata, bukan sekadar berhenti di tahap perencanaan.
Ananda menyebut, usulan yang diserap DPRD dari masyarakat telah dirangkum dalam dokumen perencanaan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran.
“Kami berharap pemerintah provinsi, termasuk gubernur, tetap mengalokasikan bantuan keuangan pada 2027,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis 9 April 2026.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, ia mengungkapkan bahwa kebutuhan masyarakat masih didominasi persoalan mendasar, seperti pembangunan infrastruktur, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi warga.
Ia menilai, sektor-sektor tersebut selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur.
Namun demikian, ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tekanan, terutama akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang anggaran di daerah.
“Dengan adanya pengurangan transfer, tentu hampir semua sektor merasakan keterbatasan,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Ananda mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar program prioritas tetap dapat dijalankan.
Ia menambahkan, pembahasan terkait kelanjutan bankeu masih menunggu pemetaan lebih lanjut dari pemerintah daerah, termasuk penyesuaian dengan tahapan pelaksanaan RPJMD yang pada 2027 memasuki tahun ketiga periode pemerintahan.
Lebih lanjut, Ananda menegaskan bahwa usulan yang diperjuangkan DPRD bukan sekadar daftar kegiatan formal, melainkan hasil penyerapan langsung dari masyarakat di lapangan.
“Setiap reses, kami turun langsung ke daerah pemilihan. Aspirasi yang kami bawa adalah kebutuhan riil masyarakat, benar-benar berasal dari bawah,” ujarnya.
Ia memastikan, fraksinya akan terus mengawal agar kepentingan masyarakat, terutama di Samarinda, tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.
“Komitmen kami jelas, memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan suara mereka tetap terakomodasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
