Penulis: Umar Daud Muhammad
Kamis, 09 April 2026 | 66 views
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat membuka pameran kearsipan. (Presisi.co/Daud)
Tenggarong, Presisi.co - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, secara resmi membuka Pameran Kearsipan Tahun 2026 yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Kukar, Jalan Danau Semayang, Tenggarong pada Kamis, 9 April 2026.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, arsip merupakan bukti otentik yang merekam perjalanan dan kinerja pemerintah daerah.
“Arsip ini adalah bukti otentik yang menceritakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Karena itu, arsip harus dijaga, dirawat, dan dikelola dengan baik, termasuk bagaimana aksesnya diatur,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan arsip. Penghargaan yang diberikan merupakan hasil dari pengawasan kearsipan internal tahun 2025.
“Melalui kegiatan ini, kita memberikan penghargaan kepada OPD dan para pengelola arsip yang telah bekerja dengan baik. Ini menjadi motivasi agar pengelolaan arsip ke depan semakin meningkat,” tambahnya.
Selain penyerahan penghargaan, pameran kearsipan tahun 2026 turut menampilkan berbagai arsip dan dokumentasi sejarah Kutai Kartanegara. Pameran ini menjadi sarana untuk mengingat kembali perjalanan daerah sekaligus memperlihatkan kekayaan sejarah kepada masyarakat.
Aulia juga mengungkapkan bahwa capaian pengelolaan arsip Kukar menunjukkan hasil yang positif. Secara nasional, Kukar berhasil masuk dalam peringkat 20 besar dari 514 kabupaten/kota, serta menempati posisi pertama di Kalimantan Timur.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap kesadaran akan pentingnya arsip semakin meningkat.
"baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan identitas daerah," tutupnya. (*)