Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co— Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda menyiapkan pemasangan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam sebagai langkah pencegahan kecelakaan pelayaran, khususnya di sekitar kawasan jembatan.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan KSOP Kelas I Samarinda, Capt. Sahrun Aziz, usai mengikuti rapat bersama DPRD Kalimantan Timur di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Kamis 26 Maret 2026.
“Ada dua titik, kurang lebih dua titik. Nanti mungkin ada titik-titik lain yang mereka tentukan juga,” ujar Sahrun.
Ia menjelaskan, titik tambatan itu direncanakan berada di area sebelum dan sesudah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).
Lokasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Sahrun, keberadaan hambatan resmi diperlukan untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam, sekaligus melindungi objek vital dari potensi tabrakan kapal.
“Tujuannya satu, menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi insiden-insiden yang terjadi, baik terhadap objek vital seperti jembatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, selama ini masih ditemukan tambatan tidak resmi di lapangan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa transportasi sungai.
Karena itu, KSOP mendorong penataan fasilitas pengamanan dilakukan secara legal dan terstruktur agar memiliki dasar hukum yang jelas.
“Sekarang ada yang tidak resmi. Ke depan kita akan membuat tambatan yang resmi sehingga ada kepastian hukum terhadap pengguna jasa pelayaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pengelolaan fasilitas tersebut nantinya akan melibatkan pemerintah melalui badan usaha milik negara maupun pihak resmi yang ditunjuk.
Selain itu, masyarakat sekitar juga berpeluang dilibatkan dalam operasional di lapangan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya evaluasi sistem pengamanan pelayaran di Sungai Mahakam, seiring meningkatnya perhatian terhadap risiko aktivitas kapal di sekitar infrastruktur jembatan. (*)
Editor: Redaksi
