Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - DPRD Kalimantan Timur mulai mematangkan rencana penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam guna meningkatkan keselamatan pelayaran dan pengawasan lalu lintas kapal.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat dengar pendapat bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta pihak kejaksaan di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Kamis 26 Maret 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penataan ini menjadi penting menyusul meningkatnya insiden kapal ponton yang lepas dari tambatan.
“Sekarang ini banyak kejadian penambatan, terutama kapal ponton yang putus tali tambat. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena bisa berdampak pada jembatan seperti Mahulu dan Mahakam,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan infrastruktur vital di sepanjang Sungai Mahakam, sehingga diperlukan pengaturan ulang lokasi tambat kapal.
Dalam rapat tersebut, DPRD mendorong agar titik tambat memenuhi standar keselamatan, di antaranya berada di luar jalur utama pelayaran, tidak berdekatan dengan jembatan, tidak berada di tikungan sungai, serta memiliki kedalaman yang memadai.
Selain aspek keselamatan, DPRD juga menyoroti pentingnya legalitas dalam pengelolaan titik tambat.
Pengaturan yang resmi dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara.
“Kalau tambatan ini legal dan sesuai regulasi, tentu bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Hasanuddin.
Saat ini, sekitar 33 titik tambat tengah dalam tahap kajian. Ke depan, pengelolaannya direncanakan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Untuk memperkuat pengawasan, sistem Inaportnet dan teknologi Automatic Identification System (AIS) akan dioptimalkan.
Selain itu, kapal pengawas akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memantau aktivitas pelayaran selama 24 jam.
“Dengan AIS, setiap pergerakan kapal bisa dipantau melalui monitor. Jadi jika terjadi kondisi darurat seperti tali tambat putus di malam hari, bisa segera ditangani,” jelasnya.
Beberapa wilayah, seperti Sungai Kunjang dan Sungai Lais, menjadi opsi awal dalam penataan tersebut. Namun, keputusan teknis tetap berada di tangan instansi terkait.
Hasanuddin menegaskan, pembahasan ini masih tahap awal dan akan dilanjutkan di tingkat komisi DPRD Kaltim.
“Ini baru awal. Nanti akan diperluas pembahasannya di komisi yang membidangi agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
