Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Sejak diresmikan, Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) pada 15 Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, jembatan tersebut digadang-gadang menjadi urat nadi baru penghubung aktivitas masyarakat Samarinda dan sekitarnya.
Namun harapan itu perlahan terancam, di tengah gemerlap perhatian pada jembatan-jembatan lain di Kota Tepian, Mahulu justru kerap terasa dianaktirikan, gelap, rawan, dan luput dari sentuhan pengelolaan yang memadai.
Pada malam hari, sebagian besar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jembatan Mahulu tak berfungsi.
Gelap menjadi teman setia pengguna jalan, menghadirkan rasa waswas setiap kali kendaraan melintas.
Kondisi ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan.
Elga Baskian, warga Loa Janan Ilir sekaligus mantan Ketua Himalja, menilai lemahnya perhatian pemerintah terhadap Mahulu berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyoroti kebijakan penutupan dan peralihan jalur kendaraan akibat insiden tongkang batu bara beberapa saat lalu.
Alih-alih menerbitkan kebijakan yang meringankan masyarakat, hal itu justru sebaliknya.
“Yang paling dirugikan itu distribusi barang dan logistik. Banyak daerah di Kalimantan Timur dan sekitarnya terdampak karena jalur utama terganggu,” ujarnya saat dimintai keterangan, Senin 2 Februari 2026.
Namun persoalan Mahulu tak berhenti di sana. Menurut Elga, minimnya perawatan jembatan mulai dari lampu yang mati hingga lemahnya pengamanan meningkatkan risiko kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.
Sebuah ironi bagi infrastruktur strategis yang setiap hari dilintasi ribuan masyarakat.
Di bawah jembatan, ancaman lain mengintai. Aktivitas lalu lintas sungai yang padat kerap menimbulkan ketakutan tersendiri bagi warga yang melintas di atasnya.
Elga menegaskan, pemanfaatan alur Sungai Mahakam harus dijalankan dengan prosedur kerja aman, agar tidak mengganggu lalu lintas darat maupun menciptakan rasa tidak aman.
Keresahan publik ini diamini kalangan akademisi. Dosen Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai berulangnya insiden penabrakan jembatan di Kalimantan Timur mencerminkan lemahnya ketegasan pemerintah daerah.
“Kalau sejak awal ada sanksi tegas, kejadian seperti ini tidak akan berulang. Karena tidak pernah ada efek jera,” kata pria yang akrab disapa Castro itu.
Menurutnya, absennya hukuman berat terhadap pelaku justru menimbulkan kesan pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan pemegang konsesi tambang dibanding keselamatan masyarakat.
Padahal, jembatan adalah infrastruktur vital yang setiap hari mempertaruhkan nyawa rakyat.
“Yang melintas itu masyarakat. Kalau terus ditabrak, yang dipertaruhkan bukan cuma beton, tapi nyawa,” tegasnya.
Sorotan serupa datang dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mendorong penerapan sistem kapal pengawal (escort) sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam.
Ia menilai sistem pengamanan statis seperti tiang pelindung tak lagi memadai menghadapi kapal berukuran besar dan arus sungai yang kuat.
Kerusakan fasilitas pengaman yang ada justru memperbesar risiko kecelakaan.
“Dengan pengawalan aktif, kapal bisa tetap berada di alur tengah sungai dan tidak terdorong arus ke arah jembatan,” ujarnya.
Lebih dari sekadar pengamanan, Hasanuddin melihat sistem escort sebagai peluang pembenahan tata kelola Sungai Mahakam. Ia mendorong pengelolaannya melalui BUMD agar tak hanya menjamin keselamatan, tetapi juga memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
Tanpa regulasi tegas dan sistem pengamanan yang jelas, Mahulu dikhawatirkan akan terus berada di posisi pinggir—dipakai setiap hari, namun luput dirawat dan dilindungi.
Di tengah lalu lintas kendaraan, gemuruh sungai, dan lampu yang kian redup, Jembatan Mahulu berdiri sebagai saksi sebuah infrastruktur vital yang seolah ada, namun tak sepenuhnya dihadirkan negara bagi warganya. (*)
Editor: Redaksi
