Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda memastikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tetap menjadi prioritas pelayanan kesehatan pada tahun 2026, sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismed Kusasih mengatakan bahwa Dinkes sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib pelayanan dasar akan terus menjalankan program-program kesehatan sesuai amanah pemerintah pusat dan daerah.
“Dinas kesehatan adalah OPD wajib pelayanan dasar. Kalau ditanya program, tentu kami akan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar terlebih dahulu,” ungkapnya, Senin 26 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan dasar tersebut mencakup 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi amanah Kementerian Kesehatan. Mulai dari pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi, balita hingga lansia, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, penyakit menular seperti TBC dan HIV, hingga pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Selain SPM, Dinkes Samarinda juga menjalankan program kesehatan yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo, salah satunya Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Untuk bidang kesehatan ada 4 program utama, yakni penanganan stunting, CKG, percepatan penemuan penderita TBC, serta Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk penjaminan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Pria yang karibnya disapa Ismed ini menyebutkan, sepanjang pelaksanaan CKG, Dinkes Samarinda juga berperan mendukung program nasional lainnya, termasuk pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait progres CKG, ia mengakui capaian program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Hingga saat ini, total CKG yang telah dilakukan di Samarinda mencapai sekitar 40 ribu pemeriksaan, atau sekitar 5 persen dari total penduduk Samarinda yang berjumlah kurang lebih 800 ribu jiwa.
“Kalau capaian terakhir kita di angka 40 ribu CKG. Itu sekitar lima persen dari jumlah penduduk. Tapi ini bukan berarti kita diam, kita juga melakukan jemput bola,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa kendala utama dalam pelaksanaan CKG, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta Bahan Habis Pakai (BHP) yang berbeda-beda sesuai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
Selain itu, kendala juga muncul pada sisi aplikasi Satu Sehat yang digunakan sebagai sistem pencatatan nasional. Ismed mengungkapkan, aplikasi tersebut kerap mengalami pemeliharaan (maintenance) karena harus terintegrasi dengan berbagai program lain.
“Kami tidak ingin mengejar kuantitas tapi mengorbankan kualitas. Misalnya pemeriksaan lansia seharusnya ada delapan item, jangan hanya satu atau dua item lalu langsung diterima di aplikasi,” tegasnya.
Dengan pengalaman pelaksanaan CKG selama satu tahun terakhir, Dinkes Samarinda optimistis program ini dapat terus ditingkatkan pada 2026, dengan tetap mengedepankan kualitas layanan dan ketepatan data kesehatan masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
