Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Wali Kota Samarinda Andi Harun secara terbuka mempertanyakan komitmen anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Samarinda terkait penempatan pokok-pokok pikiran (pokir) anggaran yang semestinya diperjuangkan untuk "Kota Tepian".
Andi Harun mengaku masih penasaran apakah seluruh anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari Dapil Samarinda benar-benar menempatkan pokir mereka sepenuhnya di wilayah Kota Samarinda, atau justru mengalokasikannya ke daerah lain.
“Saya masih agak penasaran, ada enggak anggota DPRD Dapil Samarinda yang tidak taruh pokirnya di Samarinda?” ungkapnya kepada awak media Presisi.co
Ia bahkan meminta peran aktif wartawan untuk menelusuri dan membuka data tersebut kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah wakil rakyat yang mereka pilih benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.
“Tolong bantu wartawan, bantu saya siapa-siapa anggota DPRD Dapil Samarinda yang tidak menaruh pokirnya di Kota Samarinda. Tidak perlu lapor ke saya, lapornya ke masyarakat,” tegasnya.
Andi Harun menilai penempatan pokir di luar Samarinda merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat. Ia menegaskan, seluruh suara yang diperoleh anggota DPRD Dapil Samarinda murni berasal dari warga Kota Tepian, sehingga tidak pantas jika pokir dialihkan ke daerah lain.
“Enggak boleh kita khianati suara masyarakat. Masa dipilih Samarinda, pokirnya ditaruh di daerah lain,” katanya.
Meski mengakui informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi, Andi Harun mendorong agar data alokasi bantuan keuangan provinsi (bankeu) yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 miliar ditelusuri secara detail, khususnya apakah seluruhnya merepresentasikan pokir anggota DPRD dari Dapil Samarinda.
“Jangankan tidak naruh sama sekali, bagi tempat lain saja itu sudah salah. Misalnya 15 ditaruh di Samarinda 10, di luar Samarinda 5, itu juga salah. Karena tidak ada kontribusi suara dari daerah lain,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini pun menegaskan, jika seluruh anggota DPRD Dapil Samarinda menempatkan 100 persen pokirnya di Kota Samarinda, hal itu patut diapresiasi.
“Tapi kalau suara masyarakat dikhianati, biarlah masyarakat yang memberi penilaian,” ujarnya.
Andi Harun juga mengingatkan jabatan politik memiliki batas waktu dan akan kembali diuji dalam pemilu berikutnya. Menurutnya, jika masyarakat menemukan bukti adanya anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda yang menempatkan pokir di luar Samarinda, hal tersebut merupakan tindakan yang sangat berani, namun salah sasaran.
“Beraninya kepada siapa? Terlalu berani kepada rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
