Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah jabatan 91 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin 22 Desember 2025.
Pelantikan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas.
Dari total 91 pejabat, tujuh di antaranya menempati jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sementara 84 lainnya mengisi jabatan administrator dan pengawas.
Tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik antara lain Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang II, Muhaimin, ST, MT sebagai Kepala Bappeda Kaltim, Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Fahmi Himawan, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan, ST, MM sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Joko Istanto, SP, M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Yusliando, ST sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kaltim.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan daerah.
Ia menilai rotasi dan promosi jabatan menjadi langkah penting untuk mempercepat pengembangan karier ASN yang profesional dan berintegritas.
“Jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh untuk melayani masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.
Gubernur juga mengingatkan peran ASN sebagai perekat bangsa, khususnya dalam situasi darurat dan kemanusiaan.
Ia meminta aparatur pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, termasuk di wilayah lain di Indonesia.
“ASN harus hadir secara tanggap, berkeadaban, dan aktif memberikan dukungan moral sebagai bentuk kehadiran negara,” tegasnya.
Menjelang akhir tahun 2025, Rudy Mas’ud menilai tantangan pembangunan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi publik.
Karena itu, ia menuntut kinerja ASN yang lebih terukur, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk memastikan program prioritas daerah, seperti GratisPol dan JosPol, dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Program ini adalah komitmen pemerintah, bukan sekadar slogan. Pelaksanaannya harus konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh pejabat menghindari pola kerja birokratis yang lamban. ASN dituntut bekerja lebih adaptif, solutif, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
“Keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai melalui kerja tim yang solid. Jadilah pemimpin yang melayani, terbuka terhadap kritik, dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
