Meski Jumlah Pengawas Terbatas, Disnakertrans Kaltim Pastikan Pembinaan Industri Tetap Terpantau
Penulis: Akmal Fadhil
44 menit yang lalu | 0 views
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi. (Arsip Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – Menanggapi perhatian dari Badan Legislatif DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait masih lemahnya peningkatan kapasitas dan pengawasan perusahaan industri di daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim menegaskan komitmennya dalam memastikan pembinaan tetap berjalan secara efektif dan terukur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, sebelumnya menyoroti perlunya penguatan pembinaan sumber daya manusia di sektor industri. Menurutnya, tantangan industri yang semakin kompleks membutuhkan dukungan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat.
Menjawab hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pembinaan perusahaan tetap berjalan optimal, meski jumlah pengawas di lapangan terbatas.
“Jika dibandingkan jumlah perusahaan kita yang mencapai kurang lebih 35.000, tentu dari sisi kuantitas pengawas masih belum sebanding. Tapi secara kualitas, kami terus membangun komunikasi intensif dengan kabupaten/kota untuk memetakan perusahaan mana yang membutuhkan pembinaan prioritas,” ujarnya Selasa 2 Desember 2025.
Rozani menjelaskan bahwa Disnakertrans Kaltim kini fokus pada pendekatan berbasis prioritas risiko.
Artinya, perusahaan yang berpotensi menimbulkan persoalan ketenagakerjaan atau membutuhkan pembenahan mendesak akan menjadi target utama pembinaan.
“Walaupun jumlah pengawas tidak banyak, kami memastikan intervensi diberikan pada perusahaan yang berpotensi menimbulkan problematika. Ini agar pembinaan tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” tegasnya.
Melalui strategi ini, Disnakertrans Kaltim ingin memastikan ekosistem ketenagakerjaan di daerah dapat berkembang lebih sehat dan produktif, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat daya saing industri lokal.
Selain itu, kolaborasi lintas daerah dan sinergi dengan stakeholder dinilai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan tenaga kerja di Kaltim.
“Dengan komitmen tersebut, kita menegaskan kesiapannya untuk terus hadir sebagai mitra industri sekaligus pelindung tenaga kerja, menghadirkan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)