Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan politik penyeimbang dalam pemerintahan.
Menurut Hasto, sikap politik PDIP sebagaimana ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Kongres partai adalah menjalankan tugas patriotik dengan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menyatakan, setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat akan didukung, sementara kebijakan yang dinilai perlu perbaikan akan dikritisi secara konstruktif.
“Hal-hal yang pro rakyat tentu kami berikan dukungan. Namun terhadap kebijakan yang perlu dievaluasi, PDIP akan menyampaikan masukan secara kritis,” ujar Hasto saat berkunjung ke Kaltim pada Senin 2 Februari 2026.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian PDIP adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasto menyebut, partainya tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk insiden keracunan makanan serta kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pemotongan Transfer ke Daerah (TKAD).
“Program makan bergizi gratis ini menggunakan dana rakyat yang berasal dari pajak. Karena itu, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Hasto mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI telah menyampaikan laporan kepada rakyat yang berisi sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program MBG.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pengawasan terhadap mitra pelaksana, kecukupan gizi makanan, hingga sistem distribusi.
Selain itu, PDIP juga menekankan pentingnya peningkatan standar kebersihan serta keterlibatan ahli gizi guna mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.
“Fungsi pengawasan harus ditingkatkan, mulai dari kebersihan, distribusi, hingga keterlibatan ahli gizi. Tujuannya agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Hasto. (*)
Editor: Redaksi
