Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan dalam menuntaskan penyerapan anggaran. Hingga pertengahan Oktober, realisasi keuangan baru mencapai 52,61 persen, sementara realisasi fisik proyek tercatat di angka 66 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengatakan capaian ini masih dalam batas optimistis, meskipun tahun ini memiliki tantangan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Posisi kita memang belum maksimal, tapi progresnya sebanding bahkan lebih baik dari tahun lalu. Hanya saja, tahun ini kita menghadapi tantangan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah,” jelas Muzakkir saat ditemui, Kamis 16 Oktober 2025.
Akibat penyesuaian kebijakan pusat, Pemprov Kaltim harus melakukan perubahan anggaran hingga tiga kali sepanjang tahun 2025.
Hal ini menyebabkan keterlambatan di awal pelaksanaan program, meski kini sejumlah sektor mulai mempercepat serapan.
“Kita memang start agak lambat, tapi sekarang sudah ngebut,” ujar Muzakkir.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu yang masih membutuhkan percepatan. Menurutnya, sistem pembayaran di proyek fisik umumnya mengikuti progres di lapangan dan terikat masa kerja kontraktual.
“Banyak proyek infrastruktur baru bisa dibayarkan setelah fisiknya tercapai sesuai ketentuan kontrak. Beberapa kontraktor bahkan memilih menagih di akhir proyek meskipun bisa dicairkan bertahap,” tambahnya.
Kondisi ini disebut Muzakkir kerap terjadi di instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, yang menangani proyek dengan skema pembayaran berbasis progres.
Menanggapi situasi ini, Gubernur Kaltim telah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan percepatan realisasi anggaran, terutama di sektor yang masih tertinggal.
“Arahan Pak Gubernur lakukan percepatan. Dan itu sudah mulai dijalankan oleh dinas-dinas teknis,” tegas Muzakkir.
Meski waktu terus menipis, Pemprov Kaltim tetap yakin dapat mendorong penyerapan anggaran mendekati target, terutama dengan dukungan kebijakan percepatan di triwulan keempat. (*)
Editor: Redaksi
