Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Kebijakan penghapusan bantuan keuangan (bankeu) menjadi sorotan di Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, berharap meski skema bankeu ditiadakan, program pembangunan dari Pemerintah Provinsi tetap mampu menjangkau kabupaten dan kota.
Menurutnya, berbagai usulan program yang telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah provinsi harus tetap direalisasikan melalui perangkat daerah terkait.
Ia menekankan peran dinas seperti Pekerjaan Umum, koperasi dan tenaga kerja, hingga sektor pendidikan dan kesehatan agar tetap menjadi ujung tombak penyaluran program ke daerah.
“Harapannya dari usulan-usulan yang sudah ditelaah dan disepakati, itu tetap bisa menyentuh kabupaten/kota,” ujarnya Kamis 30 April 2026.
Ananda menegaskan, prioritas pembangunan saat ini tidak hanya pada konektivitas infrastruktur, tetapi juga pada sektor layanan dasar.
Ia menyebut kesehatan, pendidikan, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus tetap menjadi fokus utama pemerintah provinsi.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dalam waktu dekat.
“Pemerintah provinsi harus lebih menekankan pada program ketahanan ekonomi masyarakat. Kita melihat kondisi hari ini sudah cukup berat. BBM naik, sebentar lagi harga-harga pasti ikut naik,” katanya.
Ia menilai dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi daerah.
Oleh karena itu, kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak tersebut menjadi krusial.
Ananda juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil, termasuk dukungan kepada petani dan pelaku ekonomi lokal, agar masyarakat memiliki daya tahan menghadapi tekanan ekonomi.
“Kita harus bersiap. Masyarakat harus diperkuat, termasuk petani, agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi yang dinamis ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
