Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Polemik ketersediaan tempat tidur di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS), Samarinda, mencuat setelah pernyataan rumah sakit yang menyebut semua kamar penuh ternyata tidak sepenuhnya akurat.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan koordinasi langsung oleh timnya, masih ditemukan adanya tempat tidur yang tersedia di rumah sakit rujukan milik Pemprov Kaltim itu.
“Saat tim kami turun langsung dan berkoordinasi, ternyata ada tempat tidur yang bisa digunakan. Kebetulan saat itu ada pasien yang sudah selesai pengobatan dan keluar,” ujar Seno Aji kepada wartawan, Kamis 16 Oktober 2025.
Seno menyebut persoalan ini bukan hal baru. Ketidaksesuaian informasi antara sistem dan realitas di lapangan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia menilai perlu ada perubahan dalam pola pengelolaan rumah sakit, terutama terkait transparansi dan koordinasi internal.
“Ini sudah terjadi sejak 5–6 tahun lalu. Sekarang kita ingin ubah pola pengelolaan rumah sakit agar lebih responsif dan terbuka,” tegasnya.
Permasalahan ketersediaan tempat tidur, terutama untuk pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 2, juga menjadi sorotan.
Seno menjelaskan, sering kali tempat tidur di kelas 2 penuh, sementara pasien enggan dipindahkan ke kelas 3 karena berbagai alasan, meski itu satu-satunya pilihan.
“Kadang pasien BPJS kelas 2 tidak mau pindah ke kelas 3, padahal hanya itu yang tersedia. Karena itu penting untuk selalu berkoordinasi dengan BPJS terkait opsi yang bisa ditawarkan kepada pasien,” jelasnya.
Seno memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap ketersediaan tempat tidur, khususnya di kelas 2. Jika diperlukan, Pemprov siap menambah kapasitas agar pelayanan tidak terganggu.
Dalam rapat briefing sebelumnya, Seno juga telah menyampaikan temuan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dan Plt Direktur RSUD AWS.
Ia meminta agar manajemen rumah sakit lebih proaktif dalam menyampaikan informasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan BPJS.
“Kita minta pihak rumah sakit memperbaiki koordinasi internal dan memperjelas informasi ke publik agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
