Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat ke ruang publik, seiring dengan kritik tajam terhadap kinerja lembaga legislatif.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai wacana itu masuk akal dalam konteks demokrasi, terutama jika DPR dinilai tak lagi menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat.
Saat dikonfirmasi ulang pada Selasa 26 Agustus 2025, Buyung menyebut sejumlah undang-undang penting seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, UU SDA, hingga UU Minerba disahkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai.
“Kalau masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan UU, buat apa ada DPR?” tegasnya.
Menurutnya, keterwakilan rakyat kini hanya menjadi formalitas, sementara yang diwakili sebenarnya adalah partai politik.
Ia menilai rakyat seharusnya memiliki hak tidak hanya untuk memilih, tapi juga mencabut mandat jika DPR dianggap tidak menjalankan tugas.
“Kalau sistem keterwakilan tak mewakili rakyat, maka saya sepakat DPR dibubarkan,” katanya.
Buyung juga mengingatkan bahwa secara historis, pembubaran lembaga legislatif pernah terjadi. Ia merujuk pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, serta upaya serupa oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Secara konstitusi, itu memungkinkan. Jadi bukan hal mustahil,” ucapnya.
Ia menilai demokrasi di Indonesia kini telah kehilangan maknanya, berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Politik uang, menurutnya, menjadi akar dari munculnya wakil rakyat yang tidak kompeten.
“Pemilu kita korup. Banyak yang terpilih karena popularitas, bukan kapasitas. Kalau cuma mau terkenal, ya cukup jadi artis, jangan nyaleg,” sindirnya.
Buyung juga menyesalkan lambannya pembahasan UU Perampasan Aset, dibandingkan dengan cepatnya pengesahan UU yang dinilai menekan rakyat.
“Demokrasi kita jadi palsu. DPR lebih berpihak pada partai, bukan rakyat,” ujarnya.
Meski tidak terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa, Buyung menyatakan secara pribadi mendukung wacana pembubaran DPR.
Alasannya jelas, kinerja legislatif yang dinilainya gagal memenuhi aspirasi publik.
“Kalau mereka tidak berpihak pada rakyat, ya bubarkan saja,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
