Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co- Maraknya kekhawatiran prihal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tanda tanya, belum lagi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyukseskan penyelengaraan pendidikan yang termuat di Gratispol sebagai Visi Misi Gubernur Kaltim dan Wakilnya.
Tanda tanya tersebut merupakan bentuk kritis dari seluruh sektor, Pokja 30 termaksud mengkhawatirkan hal tersebut. Buyung selaku koordinator Pokja 30 menganggap APBD perubahan perlu dipastikan angka yang akan dialokasikan ke sektor pendidikan.
Menurutnya, meski mandatori undang-undang telah menetapkan 20 persen untuk pendidikan, hal itu dirasa tidak dapat tercapai jika data mahasiswa Kaltim tidak dipola secara baik.
“Kita tanya apakah sekarang koordinasi dengan Kabupaten/Kota sudah selaras, tim yang termut di Gratispol ini harus mampu menerjemahkan visi misi gubernur,” tegasnya saat dikonfirmasi pada Senin 11 Agustus 2025.
Bahayanya, jika APBD Perubahan tidak dianggarkan dengan baik maka potensi terbesar adalah mangkraknya program gratispol tersebut.
Pokja 30 sendiri melihat ini merupakan masalah berkepanjangan jika tidak segera diberi kepastian. Korbannya ialah harapan orang tua terhadap jenjang pendidikan anaknya.
“Karena potensi terburuk anggaran tidak cukup dapat membuat putus kuliah, sehingga harapan orang tua itu terhambat karena tidak tepat data dalam penyaluran gratispol,” tukasnya.
Sementara itu, kondisi ekonomi menjadi tulang punggung yang seharusnya juga diperhatikan oleh Pemprov Kaltim. Lantaran hal tersebut merupakan pondasi awal dalam merajut harapan anak bangsa.
“Kalau ekonomi masyarakat bagus, orang tua mana yang tidak mau anaknya sekolah tinggi, kalau sampai akhirnya harapan pemerintah tidak terjalankan maka akan banyak angka putus kuliah ditengah jalan,” pungksnya. (*)
Editor: Redaksi
