Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka ruang evaluasi terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 131/6.73/2023 yang menjadi dasar penutupan kantor Maxim di wilayah Kaltim.
Evaluasi dilakukan menyusul aksi unjuk rasa ratusan mitra driver Maxim di Kantor Gubernur, Rabu 20 Agustus 2025 yang kemudian berujung pada audiensi bersama perwakilan aplikator dan pemerintah.
SK tersebut sebelumnya menjadi landasan penutupan operasional kantor Maxim sebanyak dua kali.
Para driver menilai kebijakan itu menghambat layanan dan berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut pemerintah akan melakukan kajian bersama seluruh pemangku kepentingan dalam waktu 14 hari.
“Kami akan evaluasi SK yang berlaku sejak 2023 agar bisa disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Semua pihak akan kami libatkan, termasuk aplikator lain seperti Gojek dan Grab, serta perwakilan konsumen dan pengamat,” kata Seno.
Selama masa evaluasi, kantor Maxim tetap ditutup, namun layanan transportasi daring tetap berjalan.
Perwakilan Maxim Indonesia, M. Rafi Assegaf, menegaskan pihaknya siap mengikuti semua tahapan evaluasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami diberi waktu 14 hari kerja. Sementara kantor tutup, tetapi layanan tetap berjalan normal. Kami pastikan operasional tetap lancar,” jelas Rafi.
Namun dari pihak mitra driver, muncul kekhawatiran atas ketidakpastian nasib kantor operasional.
“Kalau 14 hari ini tidak selesai, siapa yang bisa jamin kantor kami dibuka kembali? Kami lelah harus terus turun aksi. Harapannya, SK yang baru nanti benar-benar adil dan tidak bikin masalah baru,” kata Adrian, perwakilan mitra driver.
Audiensi ini menjadi titik temu awal antara pemerintah, aplikator, dan driver yang selama ini berada di posisi saling berseberangan.
Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan regulasi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami ingin hadirkan aturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak—mitra driver, aplikator, dan tentu saja masyarakat sebagai konsumen. Ini harus jadi solusi permanen,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
