Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, mendesak Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk secara terbuka menjelaskan simpang siur nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang kini memicu kebingungan di masyarakat.
Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan data antara besaran APBD yang disebut-sebut mencapai Rp20 triliun dengan informasi yang menyebut nilainya hanya Rp14 triliun.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka. Kalau APBD Kaltim benar hanya Rp14 triliun, ke mana perginya sisa Rp6 triliun? Ini bukan jumlah kecil dan publik berhak tahu,” tegas Purwadi dalam wawancara, Selasa 30 Juli 2025.
Purwadi mengungkapkan, pada saat melangsungkan siaran di TVRI bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Dasmiah, disebutkan bahwa Gubernur Kaltim bahkan kaget mendapati informasi bahwa APBD 2025 hanya Rp14 triliun.
Menurutnya ini bertolak belakang dengan narasi sebelumnya yang menyebut angka Rp20 triliun.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya komitmen eksekutif dan legislatif terhadap amanat Undang-Undang yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
Jika APBD memang mencapai Rp20 triliun, maka Rp4 triliun harusnya dapat dialokasikan secara maksimal ke pendidikan terutama dalam program gratispol.
“Kalau betul hanya Rp14 triliun, dan pendidikan dapat Rp750 miliar, itu sangat jauh dari 20 persen. Ini sudah menyimpang dari mandat undang-undang,” tambahnya.
Purwadi juga menyinggung soal program pendidikan gratis yang diklaim menjadi prioritas pemerintah, namun hingga kini belum dirasakan merata oleh masyarakat.
Ia menyebut sejumlah guru honorer di daerah belum terbayarkan, sementara bantuan seragam sekolah pun minim.
“Masyarakat bingung, program gratis belum terasa, seragam pun ada yang pakai warisan kakaknya. Maka transparansi mutlak diperlukan. Jangan sampai ini jadi polemik politik atau bahan ‘kucing-kucingan’ antar pihak,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD Kaltim untuk bersikap kritis dan aktif menggali informasi, sebab simpang siur ini bisa menjadi bola panas yang merugikan pembangunan daerah.
“Tolong Pemprov beri satu suara. Jangan data ke publik beda-beda. Kalau benar hanya Rp14 triliun, katakan. Kalau Rp20 triliun, mana rincian pengeluarannya?” pungkasnya.
