Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Program pendidikan gratis GratisPol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai apresiasi dari kalangan legislatif.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari akses pendidikan semata, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesiapan kerja lulusan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jumat 25 Juli 2025.
Ia menegaskan pentingnya mengevaluasi outcome dari program GratisPol secara menyeluruh.
“Kita mengapresiasi inisiasi GratisPol. Tapi yang lebih penting adalah sejauh mana lulusan dari program ini bisa terserap di dunia kerja,” kata Agusriansyah.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus mencakup kesesuaian antara kurikulum, jurusan, dan kebutuhan industri.
Ia bahkan mengusulkan adanya revitalisasi jurusan serta kajian strategis untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
“Lulusan ini outcome-nya seperti apa? Kita butuh data dan strategi. Harus ada arah baru dalam revitalisasi jurusan yang mendukung dunia kerja,” tegasnya.
Agusriansyah juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi generasi muda dalam menghadapi era pascatambang, termasuk mendorong percepatan pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis kebutuhan lokal.
“Pascatambang ini tantangan besar. Anak-anak muda perlu dibekali keterampilan yang sesuai, baik di kampus maupun di luar sekolah,” ujarnya.
Ia mendorong pembiayaan pendidikan tak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dukungan terhadap pendidikan ini harus mencakup aspek pendanaan dan pelatihan. Kita bisa sinergikan APBD dengan CSR dan TJSL untuk menjangkau lebih banyak anak muda, baik yang sudah lulus maupun yang masih kuliah,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Kaltim adalah menyediakan ruang kerja yang sejalan dengan kompetensi lulusan, terutama dari sisi soft skill dan life skill.
“Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Harus disiapkan juga ruang kerja. Jangan sampai lulusan banyak, tapi tidak ada ruang bagi mereka untuk bekerja dan berkembang,” tutup Agusriansyah. (*)
Editor: Redaksi
