KPPU Kalimantan Sosialisasikan Peran dan Pengawasan Persaingan Usaha
Penulis: Muhammad Riduan
1 jam yang lalu | 0 views
Kepala KPPU Kanwil V Kalimantan, Andryanto (Kanan) di Forum Jurnalis.(Presisi.co/Muhammad Riduan)
Samarinda, Presisi.co – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) V Kalimantan menggelar Forum Jurnalis di Kantor KPPU Kanwil V, Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Samarinda, Rabu 17 Desember 2025.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan kinerja serta memperkuat pemahaman media dan masyarakat terkait peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.
Kepala KPPU Kanwil V Kalimantan, Andryanto menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk memaparkan hasil kegiatan KPPU Kalimantan selama periode Januari hingga Desember 2025.
“Mensosialisasikan hasil kegiatan Kanwil V KPPU selama satu tahun terakhir, sekaligus memperkenalkan tugas dan peran KPPU di bidang persaingan usaha agar semakin dikenal masyarakat,” ucapnya.
Terkait penanganan praktik persaingan usaha tidak sehat di Kalimantan Timur sepanjang 2025, Andryanto menyebut belum ada laporan resmi yang ditangani hingga ke tahap penegakan hukum. Namun demikian, pihaknya menerima sejumlah konsultasi dan diskusi dari masyarakat dan pelaku usaha.
“Di Kaltim belum ada laporan resmi. Tetapi kami beberapa kali menerima konsultasi, misalnya terkait tarif angkutan di wilayah Muara Muntai. Itu masih sebatas diskusi,” jelasnya.
Dalam kasus tersebut, KPPU menemukan bahwa permasalahan dipicu masuknya pemain baru dengan tarif lebih rendah dibandingkan pelaku usaha yang sudah ada. Setelah dilakukan pembahasan, diketahui bahwa tarif angkutan telah diatur oleh dinas terkait melalui regulasi lama yang diterbitkan pada tahun 2003.
“Kami mendorong agar regulasi tersebut dilakukan peninjauan ulang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini,” tambahnya.
Menghadapi tahun 2026, KPPU Kanwil V Kalimantan berencana meningkatkan intensitas diskusi dan pemantauan pada sejumlah sektor strategis. Salah satunya adalah sektor migas hulu, terutama dalam proses pemilihan vendor.
“Ke depan kami akan lebih banyak berdiskusi dengan pemangku kebijakan, khususnya terkait migas di hulu, seperti bagaimana proses pemilihan vendor dilakukan,” ungkapnya.
Selain itu, KPPU juga akan memantau perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta aktivitas koperasi-koperasi merah putih.
“Jadi kami memantau aja perkembangan itu kan mereka kalau secara kalau dikumpulin secara nasional kan akan memberikan dampak yang sangat besar juga ke ekonomi," pungkasnya.(*)