Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengingatkan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda tak cukup hanya mengandalkan pembangunan drainase dan pompa air. Ia menyebut persoalan banjir perlu ditangani secara menyeluruh, dimulai dari wilayah hulu sungai yang kini luput dari perhatian kebijakan.
“Drainase dan pompa memang penting, tapi itu hanya mengurangi dampak. Kalau mau menyelesaikan banjir, kita harus mulai dari hulunya,” ujar Subandi, Senin 27 Mei 2025.
Ia menilai, selama ini penanganan banjir cenderung bersifat reaktif dan hanya menyentuh wilayah hilir, tempat genangan sudah terjadi. Padahal, menurutnya, kunci pengendalian air justru berada di bagian hulu seperti kawasan Karang Mumus atas hingga batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Wilayah hulu punya potensi besar untuk dijadikan kolam retensi atau embung. Kalau itu dibangun, limpasan air dari atas bisa ditahan sebelum membebani drainase kota,” jelasnya.
Subandi mengusulkan pendekatan sistemik dalam desain pengendalian banjir, yakni membangun “rantai air” yang menghubungkan pengendali di hulu, pengatur aliran di tengah, hingga saluran pembuangan di hilir. Dengan begitu, aliran air dapat dikelola secara bertahap dan tidak menyebabkan penumpukan di satu titik.
Ia juga mendorong agar Pemprov Kaltim membangun kolaborasi aktif dengan Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar. Menurutnya, tanpa kerja sama lintas wilayah dan sektor, penanganan banjir akan terus bersifat tambal sulam dan tak berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal tata kelola lintas daerah. Kita perlu rencana aksi bersama yang konkret dan terintegrasi,” kata politisi dari Fraksi PKS itu.
Tak hanya pembangunan fisik, Subandi juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga daerah tangkapan air dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menyebut perilaku publik menjadi bagian tak terpisahkan dari efektivitas sistem drainase.
“Banjir ini juga akibat dari perilaku. Kalau saluran mampet karena sampah, pompa sebesar apa pun tidak akan efektif,” tegasnya.
Subandi meminta agar isu banjir menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Ia menyayangkan pendekatan selama ini yang menurutnya terlalu reaktif, hanya muncul saat bencana sudah terjadi.
“Jangan tunggu banjir besar baru sibuk perbaikan. Kita perlu peta jalan jangka panjang yang fokus dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (*)
