Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menurunkan ongkos haji agar lebih terjangkau dari Malaysia mendapat respons positif dari daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai langkah itu sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam menjamin hak umat.
Menurut Damayanti, penurunan biaya haji tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi tata kelola penyelenggaraan haji secara menyeluruh.
“Sudah waktunya pelayanan haji dikelola dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu, Senin 5 Mei 2025.
Pernyataan tersebut menanggapi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia tahun 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta per jemaah. Dari jumlah itu, sekitar separuh harus dibayar langsung oleh calon haji. Sebagai perbandingan, Malaysia hanya membebankan biaya Rp 36 juta hingga Rp 53 juta kepada warganya, tergantung pada tingkat pendapatan.
Damayanti menilai kesenjangan ini perlu dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar janji tahunan. Ia menyambut baik rencana pembangunan perkampungan haji di Mekkah sebagai strategi efisiensi biaya akomodasi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya reformasi kelembagaan dalam pengelolaan haji. Menurutnya, pembentukan Badan Pengelola Haji (BP Haji) harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang ketat.
“Banyak jemaah kita menunggu belasan tahun untuk berangkat, tapi pelayanan yang mereka terima masih jauh dari harapan. Ini persoalan sistemik,” tegasnya. (*)
