Penulis: Rafika
Presisi.co - Advokat Airlangga Julio dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) mempertanyakan kemungkinan adanya campur tangan Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia.
Pertanyaan tersebut disampaikan Airlangga dalam audiensi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) yang berlangsung usai aksi unjuk rasa GEMAS di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).
Namun, menurutnya, pihak Kemensos yang hadir enggan menjawab ketika ditanya soal kemungkinan intervensi Presiden Prabowo.
"Tadi kami bertanya ke pihak Kemensos apakah ada intervensi dari Presiden Prabowo dalam pembahasan usulan pahlawan Soeharto. Tapi tidak dijawab oleh Kemensos," ujar Airlangga usai audiensi, sebagaimana diberitakan Suara.com.
Airlangga menyebut dugaan intervensi tersebut tidak mengejutkan, sebab Prabowo pernah menyampaikan keinginannya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
"Itu benar Prabowo pernah menyampaikan di suatu forum tahun 2014 Dia berjanji akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan jika dirinya menjadi Presiden," ungkapnya.
Airlangga juga mengakui bahwa perjuangan untuk menggagalkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal yang mudah. Namun, sejumlah pemegang kekuasaan di tanah air telah menunjukkan dukungan terbuka terhadap wacana tersebut.
"Juga dari segi bacaan elit-elit politik yang sudah terkonsolidasi, beberapa manuver dari pimpinan MPR, Golkar, dan keluarga cendana Itu sudah erat sekali untuk sepakat mengangkat Soeharto sebagai pahlawan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerima perwakilan sekaligus aspirasi masyarakat sipil yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima perwakilan GEMAS dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sipil yang menolak pemberian gelar tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan setelah demonstrasi di depan kantor Kemensos.
“Kami tentu mendengar dan mencatat apa yang menjadi masukan dari bapak ibu sekalian,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Saifullah juga menerima dokumen petisi serta pernyataan bersama dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan kelompok internasional yang menyatakan penolakan terhadap Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Ia memastikan bahwa seluruh usulan penerima gelar pahlawan nasional tahun ini akan dikaji secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk yang menolak.
Ia juga menegaskan usulan nama penerima gelar pahlawan nasional tentu akan dikaji dan dipertimbangkan secara detail dan objektif. (*)
Ediotor: Rafika
