Penulis: Rafika
Presisi.co - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menggulirkan program Barak Militer untuk membina anak-anak remaja yang dinilai memiliki perilaku menyimpang atau kenakalan yang telah mengarah ke tindak kriminal.
Menurut Dedi, program ini ditujukan bagi remaja yang sudah terlibat dalam aksi seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan.
Ia menilai, persoalan kenakalan remaja semacam ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku bar-bar atau kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber itu tanggung jawab orangtua dan negara,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (29/4/25).
“Problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal, dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, ini tidak bisa dibiarkan, kita bisa kehilangan 1 generasi,” sambungnya.
Dedi menjelaskan, kebijakan Barak Militer bagi anak-anak bermasalah ini bertujuan untuk membentuk kembali karakter serta menanamkan kedisiplinan dalam diri mereka.
“Untukmengembalikan jati diri anak pada pola disiplin, dan pola perilaku hidup yang sesuai sikap masa remajanya, terarah, memiliki visi dan memiliki masa depan yang baik,” urainya.
Menurutnya, program ini menjadi terobosan karena banyak orang tua saat ini kewalahan menghadapi perilaku anak-anak mereka.
“Program ini salah satu trobosan, mengingat begitu luasnya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini, dan begitu beratnya orangtua menghadapi mereka,” sebutnya.
“Karena orangtua menegur bukannya diikuti, malah ada ancaman penganiayaan bahkan pembunuhan,” tambahnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan pelaksanaan program Barak Militer tetap memerlukan persetujuan dari orangtua, karena para peserta masih berada dalam tanggung jawab dan wewenang wali mereka.
“Untuk program ini, nanti mereka yang mengikuti pelatihan pendidikan disiplin, mentalitas dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus berdasarkan persetujuan orangtuanya, karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian orangtua,” jelasnya.
Meski bernama Barak Militer, Dedi menegaskan pendekatan yang diterapkan bukanlah pola pendidikan militer keras dan menyeramkan ala tentara, melainkan metode yang lebih edukatif.
“Pola Pendidikan militernya bukan pola pendidikan perang, tapi pola pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan niat dan bakat, membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan dan pola minum, menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat-obat terlarang,” urainya.
Namun, ketika mengikuti Barak Militer bukan berarti pelajar-pelajar berhenti mengikuti pendidikan formal. Para peserta tetap akan mengikuti proses belajar mengajar sesuai jenjang pendidikannya.
Selain itu, pola Pendidikan di Barak Militer ini nantinya juga akan tetap disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
“Pola pendidikannya juga akan sesuai dengan jenjang pendidikannya, mereka tidak akan kehilangan haknya sebagai seorang pelajar tetap terdaftar menjadi siswa di SMP maupun SMA,” ucapnya.
“Jadi mereka akan tetap mengikuti proses belajar mengajar di Barak Militer,” tandasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Dedi Mulyadi mengungkap kriteria pelajar yang dicap bermasalah dan akan dikirim ke Barak TNI untuk dibina.
"(Pelajar) Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan," kata Dedi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025), dilansir dari Suara.com.
Ia mengatakan, pelajar yang masuk kriteria dianggap bermasalah yakni yang melakukan pengancaman.
"Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya haha," ujarnya. (*)
Editor: Rafika
