search

Berita

Dedi MulyadiKDMKorupsi PejabatOTT KPK

Dedi Mulyadi Sebut Sifat Koruptif Rakyat dan Pejabat Sama Buasnya

Penulis: Redaksi Presisi
5 jam yang lalu | 0 views
Dedi Mulyadi Sebut Sifat Koruptif Rakyat dan Pejabat Sama Buasnya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Ist)

Jakarta, Presisi.co – Sebuah video pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, tengah viral di media sosial X. Dalam video itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut melontarkan pernyataan tegas bahwa sifat koruptif tidak hanya dimiliki pejabat dan politisi, tetapi juga sudah mengakar di sebagian masyarakat.

Menurut KDM, antara rakyat dan pejabat sesungguhnya memiliki karakter yang sama, yakni serakah dan buas.

“Karena karakternya sama, sama-sama buasnya, sama serakahnya. Hanya saja beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan itu bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan pengalamannya berinteraksi langsung dengan masyarakat. KDM mencontohkan bagaimana fasilitas publik yang seharusnya dinikmati rakyat, justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

“Ketika dikasih lapak satu, mereka ambil lima. Gratis satu, keponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis, malah disewakan lagi, lalu mereka tetap berdagang di trotoar,” ungkapnya melalui Suara.com jaringan Presisi.co.

Dari pengalaman itu, KDM menarik kesimpulan bahwa sifat koruptif dan nepotisme bukan semata-mata milik pejabat.

“Bukan hanya politisi kaya saya Dedi Mulyadi, nggak usah ngomong orang lain. Rakyat pun memiliki karakter itu,” bebernya.

Pernyataan kontroversial ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah derasnya pemberitaan kasus korupsi yang menjerat elite politik. Salah satunya adalah kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang baru-baru ini ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel diduga menerima aliran dana haram sebesar Rp3 miliar serta satu unit motor gede merek Ducati. Kasus tersebut sekaligus memperkuat pernyataan Dedi, bahwa perbedaan antara rakyat dan pejabat hanya terletak pada skala kekuasaan—dan skala korupsi yang dihasilkannya. (*)

Editor: Redaksi