Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk perbaikan jalan Poros Bulungan (Kalimantan Utara) – Berau, khususnya di kilometer (KM) 14 Kecamatan Gunung Tabur.
Menurutnya, penanganan infrastruktur jalan tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Ia menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk perbaikan permanen, bukan hanya tambal sulam yang sifatnya sementara.
"Selain itu, penting dilakukan kajian teknis agar perbaikan yang dilakukan benar-benar bisa bertahan lama," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis, 3 April 2025.
Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa jalan nasional ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), guna mempercepat proses perbaikannya.
"Jalan nasional seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian serius karena merupakan jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi bahan pokok," tegasnya.
Ia juga menyoroti kejadian terhambatnya kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Berau menuju Bulungan pada Sabtu, 30 Maret 2025, akibat kondisi jalan yang rusak parah.
Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara, Idham Chalid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-Perkim) Kaltara untuk meminta BBPJN segera melakukan rehabilitasi ruas jalan tersebut.
"Kami masih menunggu hasil koordinasi antara DPU-Perkim dan BBPJN Kaltim untuk mencari alternatif agar kendaraan tetap bisa melintas," jelas Idham.
Ia berharap BBPJN bisa segera melakukan tindakan cepat, setidaknya dengan rehabilitasi sementara, sehingga seluruh jenis kendaraan dapat tetap melintas meskipun harus menghadapi antrean panjang.
"Kami ingin agar masalah ini segera ditangani, jangan sampai akses utama masyarakat terganggu dalam waktu lama," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
