PUPR Kaltim Prioritaskan Pembangunan dan Pembenahan Jalan
Penulis: Akmal Fadhil
1 hari yang lalu | 99 views
AM Fitra Firnanda Kadis PUPR Kaltim saat diwawancarai. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, AM Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pembangunan dan pembenahan jalan menjadi program prioritas pihaknya.
Menurut Firnanda, program ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
“Pembangunan jalan adalah target prioritas gubernur. Kami optimis pekerjaan ini bisa dikejar dan diselesaikan dengan cepat,” ujarnya, Senin (24/3/2025).
Kendala Anggaran Tak Hambat Proyek Jalan Firnanda mengakui bahwa kendala utama dalam pengerjaan jalan adalah keterbatasan anggaran serta lokasi proyek yang jauh, namun pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan dana yang tersedia.
"Masalah utama dalam proyek jalan adalah ketersediaan anggaran dan lokasi pengerjaan yang cukup jauh. Tapi kami akan tetap mengoptimalkan anggaran yang ada," jelasnya.
Saat disinggung soal efisiensi anggaran, Firnanda memastikan bahwa kebijakan pemangkasan tidak akan berdampak pada proyek pembangunan jalan, karena efisiensi hanya diberlakukan pada perjalanan dinas.
“Pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk perjalanan dinas, jadi pembangunan jalan tetap aman,” tambahnya.
DPRD Kaltim Minta PUPR Tidak Pangkas Anggaran Infrastruktur
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, meminta Dinas PUPR untuk tidak memangkas anggaran proyek infrastruktur yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa kegiatan strategis dengan skala prioritas, terutama yang penting bagi masyarakat, tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltim juga menekankan agar program pembangunan tahun 2025-2026 mendapat perhatian serius, terutama dalam pengalokasian anggaran untuk proyek infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
“Kami meminta PUPR untuk memaparkan proyek-proyek yang terkena efisiensi anggaran, sekaligus rencana kegiatan pada 2026. Intinya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan,” pungkasnya. (*)