Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) memfokuskan program kerja tahun 2026 pada dua kegiatan utama akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama DPRD Kaltim terkait rencana kerja 2026 dan proyeksi awal 2027.
“Untuk 2026, kami hanya memiliki dua kegiatan fisik utama yang bisa dilaksanakan,” ujarnya, Kamis 16 April 2026.
Ia menjelaskan, dua program prioritas tersebut meliputi pemasangan fasilitas keselamatan jalan serta pembangunan dermaga tambat di Sungai Mahakam.
Fasilitas keselamatan jalan mencakup penerangan jalan umum (PJU), guardrail, dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Karena keterbatasan anggaran, hanya dua itu yang bisa kami prioritaskan di tahun 2026,” katanya.
Yusliando menyebutkan, alokasi anggaran untuk fasilitas keselamatan jalan diperkirakan sekitar Rp15 miliar, yang difokuskan pada pengadaan dan pemasangan PJU serta guardrail.
Sementara itu, pembangunan marka jalan tidak lagi menjadi kewenangan Dishub provinsi.
“Kebanyakan marka jalan sekarang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jadi kami berbagi peran,” jelasnya.
Ia menegaskan, Dishub Kaltim hanya menangani infrastruktur transportasi pada jalan berstatus provinsi, sedangkan jalan kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau di jalan provinsi, itu yang kami tangani. Kalau jalan kota, itu kewenangan Dishub kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain itu, Dishub Kaltim juga memaparkan proyeksi anggaran tahun 2027 yang diperkirakan mencapai Rp55 miliar, dengan asumsi pendapatan daerah sekitar Rp21 triliun.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah mengikuti kondisi fiskal daerah.
“Melihat kondisi keuangan daerah, ada kemungkinan anggaran itu akan turun. Kami masih menunggu pagu resmi dari TAPD,” katanya.
Terkait kebutuhan revitalisasi dermaga penyeberangan di Penajam Paser Utara, Yusliando menegaskan pihaknya akan menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Yang penting dermaga itu bisa berfungsi dengan baik dan nyaman untuk masyarakat. Soal nilai anggaran, tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
