Penulis: Rafika
Presisi.co - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan karakteristik yang menyerupai era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pola kepemimpinan yang mengutamakan stabilitas dengan merangkul semua pihak sekaligus melemahkan oposisi menjadi salah satu indikasinya.
Pengamat politik Saidiman Ahmad mengungkapkan publik kini merasa Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi dan kembali ke pola pemerintahan Orde Baru.
"Pertama kalau kita lihat dari sisi figur Pak Prabowo, ini kan figur masa lalu yang merupakan operator pemerintah, salah satu operator utama dalam pemerintahan Orde Baru, mindset-nya memang mindset Orde Baru, pembangunan ekonomi ala Orde Baru, dan agak kurang memperhatikan aspek-aspek demokratis," kata Saidiman kepada Suara.com --jaringan Presisi.co, dikutip Jumat (21/3/2025).
Ia menambahkan, pemerintahan saat ini menunjukkan indikasi kuat mengarah pada konsep otoritarianisme kompetitif, di mana kompetisi politik tetap berlangsung, tetapi pemerintah memiliki kendali yang besar terhadap jalannya proses politik dan kebebasan sipil.
Menurutnya, bukan hanya oposisi yang dikendalikan, tetapi juga organisasi masyarakat dan media massa mulai mengalami pembatasan.
"Ini biasa sekali dilakukan oleh satu pemerintahan yang menuju ke diktatoran, dan itu terjadi sekarang. Jadi ada istilah yang sangat menarik, kompetitif authoritarianism. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu seolah-olah ada kompetisi, tapi sebenarnya di baliknya ada authoritarianisme," jelasnya.
Saidiman juga merujuk pada laporan terbaru dari Varieties of Democracy (V-Dem) yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai electoral autocracy atau autokrasi elektoral, bukan lagi negara demokrasi elektoral.
Meski pemilu masih berlangsung, hasil akhirnya dinilai telah dikondisikan sejak awal melalui berbagai mekanisme yang tampak sah secara hukum.
Meskipun ada kemiripan dengan era Soeharto, Prabowo dianggap menggunakan pendekatan yang lebih halus melalui mekanisme hukum dan kebijakan konstitusional, sehingga tidak tampak seotoriter masa lalu.
"Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kan yang disebut autokratisasi itu mungkin dilakukan secara vulgar, pakai tentara, pakai tank. Sekarang itu dengan cara-cara yang seperti legal semacam ini, proses perundang-undangan, legislasi, diubah sedikit demi sedikit, dan itu menuju kejatuhan sistem demokrasi," tuturnya.
Dengan tren ini, Saidiman menilai risiko semakin tergerusnya demokrasi di Indonesia sangat tinggi. Jika pola ini terus berlanjut, Indonesia dapat beralih sepenuhnya ke sistem pemerintahan otoriter.
"Kemarin sudah terbit dari Varieties of Democracy, Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara elektoral demokrasi, tapi elektoral autokrasi. Walaupun masih ada pemilu, tapi hasilnya itu seperti ditentukan dari awal dengan berbagai macam cara yang seolah-olah legal, padahal itu mengarah pada hasil yang direncanakan dari awal," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, revisi UU TNI yang disahkan pada Kamis (20/3/2025) lalu dikhawatirkan publik menjadi jalan masuknya TNI di ranah sipil. Alhasil, UU tersebut dinilai berpotensi membangkitkan dwifungsi ABRI yang pernah terjadi di masa Orde Baru. (*)
Editor: Rafika
