Penulis: Eko Suprihatno
Presisi.co - Dunia terkejut ketika Sabtu, 28 Februari 2026 pagi waktu setempat, Iran diserang oleh duet 'penguasa dunia' Amerika Serikat (AS) dan Israel. Serangan udara yang dibalut sebagai Epic Fury Operation ini menargetkan seribu titik termasuk Ibu Kota Iran, Teheran. Salah satu dampaknya ialah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei gugur.
Apakah Iran tumbang dengan serangan mendadak tersebut? Ternyata mereka menunjukkan diri sebagai negara yang tidak bisa dianggap remeh. Balasan pun segera dilakukan dan seperti sudah diduga banyak pihak, eskalasi semakin rumit ketika Iran menutup jalur perekonomian dunia di Selat Hormuz. Setidaknya 20 persen pasokan minyak dunia lumpuh dan itu amat berdampak pada kondisi banyak negara.
Melihat konflik Iran dan AS sejatinya bukan hal baru karena sudah sejak lama kedua negara ini terlibat pertarungan geopolitik yang tajam. Tekanan ekonomi dan politik yang dilancarkan AS dan sekutunya terhadap negeri para mullah tersebut tidak membuat Iran hilang dari peradaban.
Ketegangan dua negara beda benua ini bisa disebut dimulai ketika terjadi kudeta pada 1953 ketika AS mendukung penggulingan PM Mohammad Mosaddegh. Setelahnya Shah Mohammad Reza Pahlavi yang pro AS berkuasa kembali. Pada 1979 terjadi revolusi dengan mendepak Reza Pahlavi dan kemudian melahirkan Republik Islam Iran dengan menempatkan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itulah kedua negara ini sudah head to head dalam geopolitik internasional.
Namun, uniknya, kendati permusuhan begitu kasat mata tapi skandal Iran-Contra pada era 1980an menjadi gelombang krisis politik heboh di AS saat pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Iran yang saat itu menjadi musuh utama AS, ternyata bisa membeli senjata dari negeri Paman Sam secara rahasia. Dana pembelian itu terungkap disalurkan untuk kebutuhan pemberontak di Nikaragua.
Perang Iran vs AS ini kalau melihat sekilas ada yang menganggap sebagai pertarungan Islam vs Barat. Namun nyatanya masalah tidak sesederhana itu. Boleh jadi AS yang berharap banyak dibantu sekutu-sekutunya di Timur Tengah dan Eropa, ternyata harus gigit jari. Banyak negara Timur Tengah seperti menganggap hal itu bukan perang mereka, karena ada Israel di sana.
Bagi sebagaian pihak secara geopolitik perang ini bisa dikatakan menyangkut kepentingan strategis wilayah Timur Tengah yang kaya minyak. Itu sebabnya Presiden Donald Trump terang-terangan ingin mengganti rezim Teheran dan memegang kendali di Selat Hormuz.
AS, seperti biasa, selalu menuding pihak lain sebagai pengganggu kepentingan mereka dan global. Iran masuk kategori tersebut dengan tudingan sebagai sponsor terorisme internasional dan ancaman nuklir global.
Kita tentu masih ingat bagaimana Presiden George W Bush menuding Irak pada 2003 dengan menyebutkan rezim Saddam Hussein memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction). Selain itu Irak juga dituding mendukung kelompok teroris seperti al-Qaeda dan melanggar resolusi PBB yang membuat Inggris, Australia, dan Polandia membantu AS menginvasi Irak. Padahal tudingan itu cuma hoaks belaka dan tak pernah ada bukti.
Kini, publik dunia disuguhi beragam sukses Iran dan duet AS-Israel terkait perang tersebut. Narasi-narasi keberhasilan muncul setiap saat di beragam platform media. Tujuannya cuma satu, yaitu membangun citra kesuksesan dan menjadi pemenang peran.
Di dunia digital seperti sekarang ini polarisasi informasi jamak terjadi. Perang, kelak, bukan hanya dimenangkan siapa pemilik senjata hebat melainkan juga melalui informasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran futurolog Alvin Toffler (1928-2016) yang memprediksi bakal terjadi pergeseran besar dalam informasi. Peradaban manusia pun akan ikut berubah karenanya. Ia terang-terangan menyebut penguasa dunia itu adalah yang menguasai informasi.
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan menawarkan diri sebagai mediator bila disetujui kedua belah pihak. Namun dalam pandangan mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal hal itu sangat tidak realistis mengingat posisi tawar Indonesia.
Bisa dikatakan diplomasi Prabowo tersebut walau terlihat konstruktif. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa Trump bukanlah sosok yang gampang menerima masukan, walau Indonesia sebagai anggota Board of Peace yang digagas Trump. Apakah secara politik, Prabowo siap bila berhadapan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu? Atau apakah Iran bersedia menerima Prabowo sebagai mediator?
Dengan kata lain tawaran sebagai mediator ini lebih bersifat simbolik atau bahkan basa basi belaka karena Indonesia tak punya pengaruh strategis. Namun, upaya Prabowo ini setidaknya memberikan cerita tersendiri bahwa Indonesia tidak boleh berdiam diri, mengingat dampaknya bagi negeri ini sudah mulai terasa. (*)
Penulis:
Eko Suprihatno - Pimpinan Redaksi Presisi.co
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan tajuk rencana Presisi.co yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi. Tajuk ini merepresentasikan pendapat redaksi terkait konflik di Timur Tengah dan peran Pemerintah Indonesia.
