Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih dalam kondisi memprihatinkan, dengan kerusakan parah yang menyulitkan aktivitas warga, terutama dalam distribusi logistik. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti masalah ini dan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memperbaiki akses utama ini.
“Jalan Kubar-Mahulu sangat penting, karena jalur ini menghubungkan kedua daerah untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kami akan terus mendorong agar APBD Kaltim lebih optimal dalam memprioritaskan perbaikan infrastruktur ini,” ujar Ekti, Senin (28/10/2024).
Ekti, yang berasal dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, menjelaskan bahwa anggaran yang ada saat ini belum cukup besar untuk mencapai target peningkatan kualitas jalan tersebut. Meski status jalan sudah jelas, masih banyak ruas yang membutuhkan perhatian serius, terutama untuk memastikan distribusi bahan pokok dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dengan lebih murah dan efisien.
“Kondisi ini sangat menyulitkan, terutama bagi warga di Mahulu yang sebagian besar masih bergantung pada transportasi sungai. Biaya distribusi melalui darat akan lebih rendah dibandingkan melalui sungai, yang cukup mahal,” lanjut Ekti.
Ia juga menambahkan, salah satu hambatan utama dalam proyek ini adalah soal kejelasan status jalan serta alokasi anggaran yang masih belum optimal. Beberapa ruas jalan yang belum memiliki status definitif memerlukan koordinasi lintas sektor untuk menentukan sumber pembiayaan, apakah melalui APBD provinsi, kabupaten, atau pusat.
“Kami harus memastikan dulu status jalan ini, apakah dapat dianggarkan lewat APBD provinsi atau perlu dana dari APBN. Untuk jalan yang berstatus nasional, hanya APBN yang berhak menganggarkannya,” jelas Ekti, sembari menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI asal Kaltim dalam memperjuangkan anggaran pusat untuk proyek ini.
Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini adalah tanggung jawab bersama, dan anggota DPR RI asal Kaltim juga perlu turut serta dalam memperjuangkan anggaran pusat demi kepentingan daerah.
“Mereka yang duduk di DPR RI dipilih oleh rakyat Kaltim, jadi mereka juga harus terlibat aktif dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk jalan Kubar-Mahulu ini. Ini bukan hanya untuk Kubar dan Mahulu, tetapi untuk seluruh Kaltim,” tambahnya.
Perbaikan jalan Kubar-Mahulu diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Ekti menyatakan bahwa dukungan anggaran yang lebih besar sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan, agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari infrastruktur yang memadai. (*)
