Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Mareta Sari mengemukakan pandangannya terkait rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menilai bahwa upacara tersebut, yang tampak biasa saja di Indonesia, menjadi berbeda karena dilaksanakan di tengah mega proyek IKN.
Mareta menyebutkan beberapa hal penting yang perlu disoroti terkait upacara di IKN. Yakni, kondisi lingkungan di Kaltim yang semakin memburuk, dengan banyaknya masalah yang belum terselesaikan serta ketidaksiapan pendukung infrastruktur seperti air, listrik dan lain halnya.
"Hal pertama adalah latar belakang konflik yang tidak hanya terjadi di sekitar Sepaku, tetapi juga di tempat-tempat lain. Upacara ini tampak hanya sebagai gimmick untuk menunjukkan progres pembangunan IKN, meskipun sebenarnya banyak masalah yang belum terselesaikan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan pembangunan IKN ini. Mareta mengungkapkan bahwa dampak pembangunan IKN tidak hanya dirasakan di Kaltim, tetapi juga di tempat lain seperti Sulawesi Tengah, yang menjadi sumber bahan bangunan untuk IKN.
"Apakah ini sekedar ambisi Presiden Jokowi atau kepentingan rakyat? Sepanjang lima tahun terakhir, penggusuran, intimidasi, dan kriminalisasi terus terjadi. Rakyat berusaha menolak pembangunan ini dengan berbagai cara, namun pemerintah terus memaksa melalui berbagai otoritas dan pernyataan apalagi sekitar 30 juta ton pasir dan batu yang dikirimkan dari Sulawesi Tengah juga menyebabkan masalah pernapasan, jalan rusak, dan ancaman kesehatan bagi anak-anak dan perempuan di sana," jelas Mareta.
Mareta mempertanyakan urgensi dan keterlibatan rakyat dalam pembangunan IKN. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN harus segera dihentikan dan dievaluasi secara serius dengan melibatkan rakyat.
"Apakah memindahkan ibu kota negara benar-benar menjawab masalah-masalah yang ada di Jakarta? Apakah masyarakat di seluruh Indonesia setuju dengan pemindahan ini? Kaltim harus dipulihkan terlebih dahulu. Banyak protes dan masalah yang muncul, tidak ada investor yang bergabung, dan pembangunan ini menggunakan dana publik," tegasnya.
Ia berharap, partisipasi masyarakat dalam keputusan besar seperti ini adalah hal yang sangat penting.
"Pembangunan ibu kota baru harus adil dan partisipatif, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Informasi harus dibuka agar kita semua merasa adil dan tahu kepentingan di balik pembangunan ini," tutup Mareta. (*)
Penulis: Gio
Editor: Ridho M
