Penulis: Sonia
Samarinda, Presisi.co – Unjuk rasa yang dilakukan Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) pekan lalu didengar oleh pemerintah.
Untuk itu DPRD Kota Samarinda memanggil Dinas Sosial dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP), Senin (18/3/2024).
Kepala Dinas Sosial Samarinda, H. Isfihani mengatakan akan berusaha menanggulangi permasalah yang dibawa oleh PMII seperti kemiskinan ekstrem.
“Terkait yang demo mahasiswa PMII kemarin, mengenai kemiskinan ekstrim, kami berusaha untuk memaksimalkan itu untuk segera ditanggulangi,” ungkapnya.
Mengenai hal tersebut, Dinsos sudah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Samarinda terkait upaya serta langkah-langkah menanggulangi kemiskinan di Kota Tepian.
Pihaknya menawarkan strategi mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan keterampilan masyarakat.
Diharapkan warga miskin yang sudah memiliki keterampilan dapat bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Strategi yang kami berikan untuk mengurangi kemiskinan apalagi yang ekstrem ini adalah menurunkan pengeluaran. (Caranya) meningkatkan keterampilan mereka ya beberapa OPD seperti Koperasi memberi pelatihan. Kalau untuk mengurangi kantong kemiskinan kami sudah membuat seperti beberapa titik misalnya Samarinda ulu, Samarinda Utara dan Sambutan ada bedah rumah. Hanya saja belum maksimal,” kata Isfihani
Selain itu, Dinas Sosial juga membuat langkah seperti memberikan bansos selama kurang lebih 10 bulan kepada 1400 masyarakat miskin.
“Ada 1400 kita sediakan tahun ini selama 10 bulan dinsos memberi bansos,” tutupnya.
