Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Langkah pemerintah yang merespon usulan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI untuk melarang bisnis pakaian impor bekas atau thrifting, telah menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo meminta tindakan tegas terhadap pelaku bisnis ini, dengan alasan bahwa thrifting mengganggu industri tekstil dalam negeri dan berdampak merugikan. Namun, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan keputusan ini secara bijak.
Nidya Listiyono mengakui bahwa langkah yang diambil pemerintah memiliki tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri. Namun, menurutnya, kebijakan semacam ini perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang. Nidya mengingatkan bahwa kebijakan yang berdampak pada dunia bisnis harus dipertimbangkan secara matang, tidak hanya dari satu sisi saja.
"Kebijakan seperti ini harus dipertimbangkan kembali. Sebuah kebijakan harus ditelaah dan dilihat dari berbagai sisi. Tidak hanya satu sisi saja," ungkap Nidya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan analisis yang komprehensif terkait dampak larangan ini pada pengusaha thrifting. Ia menekankan bahwa solusi harus dicari agar dampak negatifnya tidak terlalu berat bagi pelaku usaha tersebut.
"Perlunya aturan main yang baik. Pengusaha atau pedagang pakaian bekas ini tidak boleh mendapatkan dampak yang terlalu berat. Kita harus mempertimbangkan dua sisi," tambahnya.
Nidya Listiyono juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Ia meminta pelaku usaha dalam negeri untuk memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.
"Kita harus ciptakan masyarakat yang mencintai produk dalam negeri. Kita harus mendukung produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Brand dalam negeri harus meningkatkan kualitasnya," tegasnya.
Nidya mengingatkan bahwa selain melindungi produk dalam negeri, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang diambil. Ia mengajak pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diambil dengan keseimbangan yang tepat. (*)
Penulis: Redaksi
