Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap bantuan keuangan (Bankeu) yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebab, dalam anggaran tahun 2023 itu hanya diberikan sekitar Rp38 miliar.
Legislator dapil daerah pemilihan Kabupaten Kukar dan Kutai Barat merasa bahwa angka tersebut tidak proporsional dengan peran Kabupaten Kukar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
“Cukup mengecewakan, seharusnya Kukar bisa mendapatkan Bankeu yang lebih besar dari itu, mengingat wilayahnya yang cukup luas dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat signifikan," sebut Ely.
Ia mengakui merasa malu mengetahui besarnya anggaran tersebut, terutama karena Kukar merupakan penyumbang terbesar pendapatan di Kaltim, namun tampaknya diabaikan oleh Pemerintah Provinsi. Politisi dari PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa Bankeu untuk Kukar seharusnya ditingkatkan untuk lebih menghormati kontribusi dan peran penting Kabupaten Kukar dalam ekonomi Kaltim.
Ely juga menyinggung Bankeu yang diberikan pada tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim saat itu hanya mengalokasikan Bankeu sekitar Rp40 miliar untuk Kabupaten Kukar. Nilai itu disebut belum mampu mencukupi kebutuhan Pemerintah Kabupaten. Alhasil harus harus menutup lubang dari pendapatan lainnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa jauh lebih peka terhadap Kabupaten Kukar. Sebab, selain memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, sehingga Kabupaten Kukar tentunya memiliki dampak politik yang signifikan terhadap Pemerintah Provinsi.
Ely menegaskan bahwa pada tahun 2024, dia berencana mengusulkan agar Bankeu untuk Kabupaten Kukar meningkat menjadi Rp100 miliar. Ini bertujuan untuk mendukung peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan yang menghubungkan berbagai wilayah penting.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu dari Desa Batuah Kecamatan Loa Janan menuju Bukit Biru Tenggarong, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi serta jalur-jalur vital,” tegas Ely. (*)
Penulis: Redaksi
