Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Praktik politik identitas ternyata tidak mudah dihilangkan. Pernyataan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Dr Ferdinandus Hindiarto, dalam sebuah diskusi di Semarang, pada Kamis (25/5), menggambarkan sulitnya untuk mencabut praktik tersebut.
“Dalam psikologi politik, sulit menghindari (politik identitas) itu. Maka, penjaganya hanya etika dan fatsun kita masing-masing,” ujarnya.
Ferdinan mendasarkan pertanyaannya pada teori identitas sosial, di mana setiap orang memiliki identitas diri dan dalam konteks sosial, juga memiliki identitas sosial. Masyarakat, kata dia, cenderung mencari identitas sosial yang sama dengan dirinya.
“Contoh, saya katolik. Maka saya cari calon yang katolik. Kalau enggak ada, saya pakai identitas yang lain, Jawa misalnya. Tetapi tidak ada yang Jawa, misalnya, saya cari yang rambutnya sama, kira-kira begitu,” ucap Ferdinan.
Karena masyarakat berupaya mengidentifikasi dirinya kepada identitas sosial, maka akan ada upaya untuk memanfaatkan kecenderungan itu. Ferdinan menyebut praktik serupa terjadi di Amerika Serikat pada 2016, di mana Donald Trump berhasil meraih kemenangan dalam pemilu presiden. Trump mampu menggerakkan pemilih dengan identitas sosial sebagai kulit putih dan Kristen fundamental, untuk memenangkan pertarungan.
“Jadi, kalau saya mengatakan, tidak bisa dihindari. Karena naluri manusia pasti akan mengidentifikasi dirinya ke kelompok sosial. Kita kan paling nyaman ketemu dengan yang identitasnya sama,” tegas Ferdinan.
Tentu saja ada upaya yang bisa dilakukan untuk menekan kecenderungan itu, dengan kognitif sosial. “Artinya, seseorang memutuskan memilih bukan karena identitas tadi. Tetapi hasil pengolahan informasi yang dia peroleh, tentang programnya misalnya,” kata Ferdinan.
Sejumlah faktor mempengaruhi upaya ini, seperti misalnya kecenderungan masifnya hoaks menjelang pemilu. Ferdinan menekankan pentingnya peran media dalam membantu masyarakat agar dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 berdasarkan informasi yang mereka peroleh, dan lalu mereka olah. Masyarakat Indonesia, tegasnya, seharusnya dapat berada di kelompok ini. (ns/rs/presisi)
Sumber: VOA Indonesia
