Penulis: Naldi Ghifari
Tenggarong, Presisi.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dalam arahannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2023 pada Kamis, 7 April 2022.
Rendi mengatakan, tiga fokus utama Pemkab Kukar dalam menghadapi ibu kota negara yakni peningkatan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemkab Kukar telah menyusun Rancangan RKPD 2023 berpedoman pada RPJMD Kukar tahun 2021-2026 dalam koridor tahapan tahun ke dua, dimana dalam melakukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah didasari pada isu-isu aktual dan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi titik kritis penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.
Adapun yang menjadi perhatian pembangunan tahun 2023 salah satunya adalah terkait kesiapan Kukar sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara. Maka itu, Pemkab Kukar mengajak agar kekuatan dan peluang yang dimiliki harus dapat dioptimalkan dalam pencapaian visi dan misi Kutai Kartanegara Idaman. "Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri," singkatnya.
"Pemkab Kukar berharap kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Pusat dan dunia usaha agar lebih perduli dengan pembangunan Kukar, mengingat kontribusi Kabupaten Kukar saat ini cukup besar bagi pendapatan nasional," harapnya.
Hal itu menurutnya beriringan pula dengan dimulainya pembangunan IKN Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara dan Kukar, yang seharusnya tidak terlepas dari pembangunan daerah Mitra IKN.
Lebih lanjut, Bupati menekankan beberapa poin kepada seluruh OPD, masyarakat dan pelaku pembangunan, agar untuk menyiapkan diri dengan keberadaan IKN, dengan menyusun Program dan Kegiatan strategis terkait kesiapan sebagai Mitra IKN.
Kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan jejaring kolaborasi, mengingat kompetisi dalam masuk ke dunia kerja akan lebih ketat.
"Serta kepada seluruh pelaku pembangunan agar dapat membangun sinergisitas yang lebih kuat dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat," ujar Rendi.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Vilna mengatakan, Musrenbang tersebut guna membahas rancangan RKPD Kukar, yang merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017.
"Sehingga hasil yang didapat dari Musrenbang dipastikan akan menjadi catatan penting Bappeda Kukar bersama Organisasi Perangkat Derah (OPD) lainnya," jelasnya.
"Jadi pada proses rancangan akhir RKPD nanti, agar bisa mengakomodir yang menjadi catatan kita ini, sepanjang kapasitas keuangan tersedia," lanjut Vilna. (*)
Editor: Jeri
