Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Pemkot Samarinda menggelar focus group discussion (FGD) dan diskusi publik mengenai rencana penanggulangan bencana di Samarinda, Kamis 15 April 2021.
Terdapat sembilan persoalan yang masuk dalam kajian FGD ini. Yaitu penanggulangan bencana banjir, longsor, difteri, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), epidemi, wabah, penyakit, dan gagal teknologi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun belum menerima apa saja daftar dan rencana anggaran biaya mengenai penanganan penanggulangan bencana ini.
"Nanti kalau sudah saya tahu. Sebab itu berkenaan dengan kekuatan APBD kita. Seberapa lama bisa diaktualisasikan. Apakah setahun cukup, atau dua tahun," ungkap Andi Harun kepada awak media.
Ia menyebut, pelaksana tugas (plt) kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Wahiduddin yang akan menyerahkan rancangan biaya anggaran tersebut.
Selain kebutuhan logistik maupun fasilitas, hal urgen lainnya ditegaskan Andi Harun adalah adanya sumberdaya manusia (SDM) yang mumpuni. Tak kalah penting lainnya, sinergi pemkot dengan TNI-Polri. Serta peran masyarakat.
"Menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam penanganan penanggulangan bencana," tegasnya.
Plt Kepala BPBD Samarinda Wahiduddin menyatakan, dokumen perencanaan akan menjadi pendamping penyusunan RPJMD 2021. Hal ini, disebutnya berdampak kepada pembangunan di Samarinda.
"Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, pada akhirnya tidak akan bisa optimal," lugasnya. (*)
Editor: Rizki
