Penulis: Awaluddin
Tenggarong, Presisi.co - Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar menggelar rapat evaluasi terkait program pengentasan kemiskinan di Kukar. Hadir dalam rapat tersebut seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar, Inspektur Inspektorat Kukar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Kaltim.
Dalam undangan yang disebar, tertulis keterangan dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Taufik Hidayat, bahwa rapat tersebut merupakan pertemuan penting untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Kukar.
“Agar kepala perangkat daerah yang dundang tidak mewakilkan dalam acara ini,” tulis Taufik dalam undangan.
Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kukar, Heriansyah, menyebut pertemuan tersebut benar sangat penting hingga harus dilakukan bersama BPK, terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
Sebab, ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang merupakan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam usaha menurunkan angka kemiskinan.
“Dalam hal ini daerah terlibat dalam program itu. Perlu evaluasi bagaimana pemberantasan kemiskinan di Kutai Kartanegara dengan audit BPK,” kata Heriansyah.
Upaya BPK ini, tambahnya, adalah salah satu pembinaan kepada daerah hingga kemudian diberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Peran Inspektorat Kutai Kartanegara adalah mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.
“Ada dua fungsi inspektorat yakni consulting dan assurance quality. Untuk consulting, kami mendampingi OPD agar programnya dipertajam sehingga tepat sasaran,” paparnya.
Menurut Heriansyah, masih ada perbedaan indikator dalam pengentasan kemiskinan di tiap perangkat daerah. Untuk itu, perlu kesamaan terkait indikator tersebut.
“Dinas ini beda sendiri indikatornya, dinas itu lain lagi. Ini harus disatukan agar nanti OPD ini sesuai Tupoksi kemudian menuangkan gagasannya melalui renstra (rencana strategis) sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” kata mantan atlet tinju ini.
Hasil audit BPK, sambungnya, harus benar-benar menjadi perhatian OPD dalam mengambil langkah kebijakan serta program. Sehingga program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai harapan.
Sementara itu, dalam posisi tugasnya sebagai pengawas, Inspektorat Kutai Kartanegara juga akan memberikan audit secara berkala. Hal ini sesuai tugasnya yakni assurance quality.
“Ada dalam bentuk audit , ada dalam bentuk review, evaluasi, bagaimana menjamin program berjalan sesuai yang arahan. Memberikan early warning sistem, kalau ada penyimpangan harus bagaimana,” kata Heriansyah.
Untuk itu, Inspektorat Kutai Kartanegara harus berupaya memberikan pendampingan yang bisa meminimalisir resiko.
“Kita harus ciptakan mitigasi resiko. Kami adalah katalis yang membantu memecahkan masalah. Misalnya soal pengelolaan keuangan, bisa konsultasi,” pungkasnya.
Editor : Oktavianus
