Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co- Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara(Kukar) Alif Turiadi mengakui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2021 mulai dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar.
“Ini masih proses pembahasan terus, agar bulan November 2020 nanti sudah bisa disahkan sesuai jadwal,” ucap Alif, Rabu(28/10) sore.
Menurut Alif, selain karena dampak Covid-19, Proyeksi APBD Kukar ditahun mendatang diperkirakan turun, lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dikabarkan ikut-ikutan tergerus. Akibatnya, proyeksi APBD 2021 yang sebelumnya diprediksi sekitar Rp 4,6 triliun, berkurang menjadi Rp 3,1 triliun.
“Kita ini masih mengandalkan pembagian DBH migas dari pemerintah pusat, dan ini justru mengalami penurunan yang signifikan,” jelasnya.
Dengan demikian, sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mau tidak mau dihapus. Langkah ini, dikatakan Alif untuk memastikan agar roda ekonomi daerah yang kini berjalan lambat, seutuhnya dapat dioptimalkan untuk masyarakat Kukar.
“Kan harapannya tidak ada pemangkasan dan berjalan normal saja, namun mau diapakan lagi, harga minyak dunia menyentuh harga yang rendah, sehingga pendapatan yang diterima Kukar menyesuaikan harga minyak dunia,” jelasnya.
Kedepannya menurut politisi Gerindra ini, Pemkab Kukar harus maksimal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini, disebutnya menjadi pembelajaran, lantaran 85 persen porsi APBD Kukar setiap tahunnya, bersumber dari DBH.
“Pemetaan lumbung PAD akan kita lakukan diberbagai OPD, agar hasil PAD yang didapat juga bisa maksimal,” pungkasnya.
Editor : Oktavianus
