Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Komisi IV DPRD Kukar, mendesak Pemkab Kukar untuk segera merealisasikan program pendidikan vokasi, berdasarkan program kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sejak Juli 2019 lalu.
Ketua Komisi IV, Baharuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balitbangda dan Disdikbud Kukar secara terbuka mempertanyakan alasan mandeknya program yang diharapkan untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kukar ini.
"Kerjasamanya sejak tahun lalu, tapi belum mulai juga sampai sekarang, kendalanya dimana. Kami ingin mendorong program ini mulai berjalan," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika program vokasi ini terlaksana tak hanya berdampak pada peningkatan SDM saja. Terlebih diketahui jika program ini menyangkut pengelolaan lahan eks tambang batu bara, yang diharapkan memberi dampak positif ke masyarakat.
"Lahan pengembangan kan sudah ada seluas 96 hektare, di lahan eks tambang untuk lahan PT KPUC yang ada di desa Mulawarman kecamatan Tenggarong Seberang," jelasnya.
Ditambahkan oleh anggota Komisi IV lainnya, Saparuddin Pabonglean. kader PKS Kukar ini ikut mendukung kelanjutan program pengembangan pendidikan, utamanya di sektor pertanian.
"Jika program ini terwujud, saya sangat yakin program ini mampu memberikan dampak besar kepada masyarakat kukar,di sektor pertanian dalam arti luas, " pungkasnya.
Sementara itu, Ketua tim pelaksana program yang juga Kepala Balitbangda Kukar Ahmad Hardi Dwi Putra menjelaskan, kerjasama pemkab Kukar dengan UMM tersebut, konsentrasinya bagaimana mengelola eks tambang diolah lagi, sehingga punya nilai tambah, serta memulihkan lingkungan alam yang alami perubahan setelah selesai dieksplorasi.
"Nanti modelnya, pada pengembangan sektor pertanian, kesehatan dan pariwisata. Kalau IKN jadi, Kukar sudah siapkan SDM nya," jelasnya.
Editor : Oktavianus
