Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono memprediksi jumlah pengangguran di Kukar akan bertambah dampak kasus Pandemi Covid-19. Untuk menghindari hal tersebut, ia menyebut Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Kukar diminta untuk merekrut tenaga kerja lokal sebagai solusi.
"Perusda punya peran strategis loh, kurangi pengangguran di Kukar. Jangan juga mengambil tenaga kerja dari luar Kukar, " jelas Siswo, belum lama ini.
Politisi PKB ini mengaku heran dengan dalih yang disampaikan Perusda kukar yang menyatakan tak ingin merekrut tenaga kerja lokal, karena dianggap kurang berpengalaman. Menurutnya, Perusda dapat melakukan pembinaan dengan cara memberi pelatihan kerja terhadap para pekerja lokal.
"Nanti gajinya harus disesuaikan dengan UMR Kukar, jangan dibawah UMR, kasihan lah, " jelas Siswo.
Siswo merinci, perusda yang dapat terlibat diantaranya Perusda Pengelola Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Mahakam milik Pemkab Kukar dan PT Migas Gerbang Raja Mahakam (MGRM). Khusus MGRM, lanjut dikatakan Siswo bahwa perusda ini berpotensi untuk mengembangkan usahanya.
"Silahkan manajemen MGRM mengeksplorasi usahanya, karena selama ini MGRM duduk manis saja dapat dana PI. MGRM harusnya fokus memperjuangkan pembagian keuntungan PI yang besarnya 33,5 persen yang menjadi hak Kukar, hanya itu saja," ungkapnya.
Disamping itu, ia juga berharap agar seluruh perusda milik Kukar dapat memacu pendapatannya sebagai sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kukar. Terlebih, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Kukar dari Pemerintah Pusat tak selamanya dapat diandalkan.
"Dari APBD Kukar, sumbernya 75 persen dari DBH, sumbangsih dari PAD minim. Perusda bisa saja mengelola sumur-sumur minyak tua yang ada di Kukar, seperti di Sanga-sanga jika mau mulai dari sekarang upayanya," imbuhnya.
Turut menambahkan, anggota DPRD Kukar dari Fraksi PAN Supriyadi juga menilai saat ini perusda milik Pemkab Kukar tak dapat dikatakan sukses. Bahkan, ia menyebut banyak perusda yang semula diandalkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah berujung bangkrut dan mengalami kerugian.
"Pemkab Kukar harus mengevaluasi kinerja Perusda-perusda, jika minim kontribusi dulang PAD, saya sarankan manajemennya diganti. Kan ada saat ini, perusda ibarat kata, hidup segan mati tak mau. Perusda tersebut yang harus diganti manajemennya, " jelas Supri, yang menyembunyikan nama Perusda yang disindirnya.
