Penulis: Presisi 1
Presisi.co - Menjadi Ibu Kota Negara (IKN) membuat Kaltim akan menjadi destinasi utama para pencari kerja. Jutaan orang dari berbagai provinsi di tanah air diprediksi akan menambah jumlah penduduk Kaltim yang saat ini berjumlah kurang lebih 3,62 juta jiwa.
Bahkan, menurut Bappenas estimasi awal jumlah penduduk yang akan bermigrasi ke Kaltim sebesar 1,5 juta jiwa, dan jumlah tersebut akan bertambah hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu beberapa tahun awal.
Sejumlah persoalan diprediksi akan timbul seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk secara sporadis, mulai dari kemacetan, meningkatnya tindak kriminalitas hingga ketatnya persaingan dunia kerja dan usaha.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa menuturkan sejatinya dipilihnya Kaltim menjadi IKN adalah keberkahan dan keberuntungan bagi daerah. Pasalnya, kesempatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota akan tercapai.
“Selama ini perbedaan yang cukup jauh antara pembangunan dalam arti luas khususnya infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan serta pedalaman menjadikan banyak yang ingin menjadi daerah otonomi baru,” imbuhnya.
Terkait perkiraan migrasi secara sporadis, dikatakan politikus Golkar itu merupakan pekerjaan rumah antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim kedepannya. Salah satunya diperlukan adanya payung hukum yang bersifat mengikat.
“Perlu regulasi, intinya bagaimana SDM lokal bisa berkarya. Kalau kedatangan penduduk tidak bisa dibatasi dan dibendung. Sinergi antara pendatang dan penduduk lokal juga sama-sama dibutuhkan untuk pembangunan,” sebutnya.
Selain itu, hal yang dinilai tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memberikan porsi anggaran yang ideal untuk pendidikan. Ia mencontohkan, seperti 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim bagi pendidikan sudah harus ditingkatkan.
Hal itu dimaksudkan agar pemerintah melalui dinas terkait mampu meningkatkan kualitas pendidikan baik melalui tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana sehingga mampu menciptakan SDM yang profesional, handal dan berdaya saing.
“Dengan anggaran yang proporsional tentu program peningkatan skill masyarakat lokal bisa maksimal. Terutama ditingkatkan kembali program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional,” pungkasnya. (adv/hms4)
