Penulis: Redaksi Presisi
SAMARINDA, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperketat belanja daerah di tengah dinamika fiskal dan kebijakan efisiensi, namun memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan jaminan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti di Balai Kota Samarinda, Selasa (6/10/2026).
Rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan III sekaligus penguatan pengendalian anggaran menjelang pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Sekda Samarinda meminta seluruh bagian mencermati kembali rencana kegiatan, terutama program yang belum bersifat mendesak. Penyesuaian diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin terbatas.
“Kegiatan di masing-masing bagian kita kurangi yang memang tidak urgen, karena kondisi keuangan daerah,” ujar Neneng.
Menurut Neneng yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda, efisiensi diarahkan pada pos belanja yang masih memungkinkan untuk disesuaikan. Sementara kebutuhan wajib dan program prioritas tetap dipertahankan.
Koordinasi antarbagian juga diperkuat. Setiap kebutuhan maupun rencana penyesuaian kegiatan diminta dikomunikasikan lebih awal agar dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu program yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Di tengah pengetatan tersebut, Pemkot Samarinda memastikan TPP ASN dan jaminan kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga kebutuhan dasar aparatur sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tengah keterbatasan fiskal.
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2026, Rakor juga membahas persiapan menghadapi tahun anggaran 2027. Pemkot Samarinda mendorong agar perencanaan program dilakukan lebih terarah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Melalui pengendalian tersebut, setiap belanja pemerintah diarahkan agar lebih selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Samarinda menegaskan efisiensi anggaran tidak hanya menjadi langkah pengendalian belanja, tetapi juga bagian dari penyiapan strategi pengelolaan keuangan daerah menghadapi 2027. (*)
