Intrusi Air Laut Ganggu PDAM, DPRD Samarinda Imbau Warga Hemat Air
Penulis: Redaksi Presisi
Selasa, 08 September 2026 | 76 views
Potret terkini di Sungai Mahakam yang tampak surut akibat musim kemarau. (Presisi.co)
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kota Samarinda mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih di tengah gangguan intrusi air laut yang memengaruhi sumber air baku Perumdam Tirta Kencana.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan masyarakat perlu menggunakan air PDAM seperlunya dan tidak melakukan pemakaian secara berlebihan.
“Kemarin kan dari PDAM juga sudah himbauan. Artinya pertama jangan menggunakan air PDAM yang berlebihan. Kemudian menyetok seperlunya saja,” kata Helmi, Kamis (8/9/2026).
Menurutnya, kondisi sumber air juga menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang berada di kawasan pegunungan. Ia menyebut beberapa sumur bor dan sumber mata air mulai mengalami kekeringan.
“Memang yang kemarin yang agak rawan itu di daerah-daerah pegunungan. Karena banyak sumur bor itu, sumber-sumber mata air itu kering,” ujarnya.
Karena itu, Helmi meminta masyarakat ikut menjaga penggunaan air selama kondisi belum sepenuhnya normal.
“Nah, jadi himbauan kita ini saling menjaga lah,” katanya.
Di sisi lain, Helmi berharap kualitas air baku yang digunakan PDAM tetap memenuhi syarat untuk diproduksi menjadi air bersih bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan PDAM, kadar airnya itu masih bisa layak untuk diproduksi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penyediaan stok air bersih, Helmi mengatakan hal tersebut lebih menjadi kewenangan pemerintah. Namun, ia menyarankan agar produksi tetap disesuaikan dengan kondisi air yang tersedia.
“Kalau itu mungkin lebih ke pemerintah ya. Tapi kita menyarankan memang jangan, terutama semaksimal mungkin jangan ada stok produksi selama airnya masih memungkinkan,” katanya.
Sebelumnya, kondisi kadar klorida pada sejumlah instalasi pengolahan air (IPA) juga menjadi perhatian.
Ia menyebut apabila kadar klorida telah berada di atas batas tertentu, produksi dapat dihentikan demi menjaga kesehatan masyarakat.
“Bahwa di atas ambang batas yang ditentukan, maka mereka bisa menyetop karena untuk kesehatan masyarakat,” katanya. (*)