Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co — DPRD Samarinda menyoroti dana Transfer ke Daerah (TKD) yang belum sepenuhnya disalurkan pemerintah pusat. Berdasarkan data penetapan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Samarinda masih memiliki hak sekitar Rp427,7 miliar hingga Tahun Anggaran 2024.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan persoalan kurang salur TKD telah terjadi sejak 2023 hingga 2025. Namun, dana yang telah masuk ke daerah baru sebagian kecil dari total yang seharusnya diterima.
“Kurang salur TKD itu dari 2023, 2024, 2025. Yang sudah disalurkan baru sekitar Rp26 miliar,” kata Rohim, Rabu (9/9/2026).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025, akumulasi kurang bayar DBH Samarinda hingga Tahun Anggaran 2024 tercatat Rp427.708.222.000.
Nilai tersebut terdiri dari kurang bayar hingga 2023 sebesar Rp266.827.900.000 dan kurang bayar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp160.880.322.000.
Pada awal Agustus 2026, Samarinda mendapat penyaluran sekitar Rp26,22 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp401,48 miliar dari akumulasi kurang bayar tersebut yang belum masuk ke kas daerah.
Rohim menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kepastian penerimaan TKD berkaitan dengan kemampuan Pemkot Samarinda menyusun perencanaan anggaran.
“Jangan sampai kita menganggarkan sesuatu yang belum pasti kita terima,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas nilai dana yang masih menjadi kurang salur serta kepastian waktu penyalurannya. Hal itu penting agar perencanaan keuangan daerah tidak bergantung pada penerimaan yang belum pasti.
“Yang kita harapkan tentu kurang salur itu bisa segera diselesaikan,” kata legislator PKS ini.
Ia berharap pemerintah pusat segera menuntaskan penyaluran dana yang menjadi hak Samarinda sehingga dapat mendukung kemampuan fiskal daerah.
“Daerah harus tahu kepastian dananya, supaya perencanaan kita juga jelas,” pungkasnya. (*)
