Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menolak bantuan yang ditawarkan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, di posko yang mereka dirikan di samping kantor gubernur.
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ivan , salah satu penjaga posko, saat ditemui pada Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa posko tersebut telah berdiri selama tiga hari, sejak Kamis siang, dengan tujuan utama sebagai tempat penggalangan donasi.
“Posko ini sudah berjalan tiga hari. Biasanya yang berjaga ada empat orang, tapi kalau ada anggota lain kami tetap tampung di sini,” ujar Ivan pada Sabtu 18 April 2026.
Menurutnya, pihak gubernur sebelumnya telah melakukan koordinasi terkait rencana pemberian bantuan.
Bantuan itu berupa pendirian tenda (tarub) berukuran 4x8 meter yang akan difungsikan sebagai posko makanan dan minuman.
“Memang sudah ada koordinasi. Mereka minta izin untuk mendirikan tarub di sebelah posko kami, dengan catatan itu untuk bantuan dari gubernur,” jelasnya.
Namun, aliansi memutuskan untuk tidak mengizinkan pendirian fasilitas tersebut.
Ivan menilai keberadaan dua posko berdampingan dengan sumber berbeda dinilai kurang tepat.
“Kami dari teman-teman posko tidak mengizinkan. Kalau berdampingan seperti itu kan jadi lucu juga,” tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan tersebut juga diambil karena pihak aliansi belum menerima instruksi resmi terkait penerimaan bantuan tersebut.
Saat itu, mereka memilih menunda memberikan jawaban pasti kepada pihak pemerintah.
Upaya penyaluran bantuan kembali dilakukan pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.00 WITA.
Sebuah truk yang membawa perlengkapan tenda sempat tiba di lokasi, namun belum sempat didirikan.
“Tadi pagi truknya datang lagi bawa tarub, tapi belum dipasang. Saya sempat tanyakan, ternyata memang dari gubernur,” ungkap Ipan.
Meski demikian, aliansi tetap pada sikapnya untuk menolak bantuan tersebut hingga ada keputusan atau arahan lebih lanjut dari internal mereka.
Penolakan ini menjadi sorotan, mengingat di tengah situasi penggalangan donasi, bantuan pemerintah daerah justru tidak diterima oleh kelompok masyarakat tersebut. (*)
Editor: Redaksi
