Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan melanda sejumlah perusahaan di Kutai Kartanegara (Kukar) dalam waktu dekat. Penurunan produksi dari pemerintah pusat yang signifikan disebut menjadi pemicu utama, bahkan berpotensi berdampak pada hingga 50 persen tenaga kerja.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengingatkan kondisi ini sebagai sinyal bahaya yang harus segera diantisipasi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan.
“Ini warning sign yang tidak bisa kita abaikan. Produksi turun, otomatis kebutuhan tenaga kerja juga ikut berkurang. Kita harus siap dengan gelombang PHK,” ujar Rendi pada Selasa 31 Maret 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Rendi menyebut Bupati Kukar telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan agar tidak menjadikan pekerja lokal sebagai prioritas dalam PHK. Kalau pun pemutusan tidak bisa dihindari, perusahaan diminta menyiapkan solusi lanjutan bagi pekerja terdampak.
“Kalau memang harus ada PHK, jangan pekerja lokal yang diputus. Tapi jika terpaksa, perusahaan wajib menyiapkan pelatihan atau alternatif pekerjaan bagi mereka,” tegasnya.
Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi kunci agar pekerja tetap bisa bertahan di tengah kondisi sulit. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki keahlian tambahan yang dapat membuka peluang usaha mandiri.
“Minimal mereka punya skill. Mau itu barbershop, coffeemaker, atau bidang lain. Artinya ada bekal untuk tetap produktif,” lanjutnya.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga diminta memperbanyak program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja guna menghadapi situasi yang dinilai cukup mengkhawatirkan ini.
Rendi mengungkapkan, indikasi penurunan produksi sudah mulai terlihat dari sejumlah perusahaan. Bahkan, beberapa di antaranya telah memberi sinyal akan melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Ada perusahaan yang sebelumnya produksi belasan juta ton, sekarang hanya sekitar sepertiganya. Ini tentu berdampak besar terhadap tenaga kerja,” ungkapnya.
Meski belum ada data rinci terkait jumlah perusahaan yang akan melakukan PHK, pemerintah memastikan langkah mitigasi terus disiapkan. Pasalnya, kondisi ini dinilai sebagai persoalan jangka pendek yang membutuhkan respons cepat.
Dalam tiga bulan ke depan, potensi PHK diperkirakan semakin nyata seiring menurunnya produksi. Pemerintah berharap perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas operasional agar tidak terjadi pemutusan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kalau hanya pengurangan kecil mungkin masih bisa ditangani. Tapi kalau sampai 50 persen, ini yang kita khawatirkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
