Penulis: Rafika
Presisi.co - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai gagal dan menimbulkan banyak korban keracunan.
Desakan ini disampaikan Koordinator Suara Ibu Indonesia, Ririn Sefsani, saat melakukan aksi tolak MBG di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10/2025).
"Dengan jatuhnya korban yang dua puluhan ribu dan praktik pemborosan APBN, anak-anak kita keracunan, setop. Memoratorium dulu, hentikan dulu MBG,” ujar Ririn.
Menurut Ririn, penghentian sementara itu penting untuk membuka ruang evaluasi menyeluruh. Evaluasi harus mencakup semua aspek pelaksanaan MBG, mulai dari kebijakan, sasaran prioritas, hingga mekanisme penyelenggaraannya.
Ririn menilai, program MBG saat ini tidak hanya bermasalah dari sisi pelaksanaan. Program ini juga gagal memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
“Evaluasi total, mulai dari kebijakannya, prioritas yang dapat, penyelenggaraannya, kemudian jenis standarnya itu harus diperbaiki semua,” ujarnya.
Ririn juga menyoroti bahwa program MBG saat ini tidak melibatkan tenaga ahli gizi dan kesehatan. Akibatnya, banyak dapur penyedia makanan yang diduga tidak memenuhi standar higienitas.
“Dengan jatuhnya korban, dan itu udah 10 ribu lebih anak-anak keracunan, berarti memang ada yang keliru," kata Ririn.
"Dan memang kalau kami menyoroti, ini kebijakan populis," sambungnya.
Ririn menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan MBG untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini seharusnya juga difokuskan untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Kalau serius memberikan makanan bergizi gratis, harusnya diberikan kepada anak-anak yang memang betul-betul membutuhkan," tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya memanfaatkan potensi lokal dengan memberdayakan kantin sekolah. Kantin sekolah dapat menyediakan makanan bergizi yang sesuai standar.
“Sekolah-sekolah yang sudah punya kantin-kantin itu bisa menjalankan, tinggal dicek apakah memenuhi standar higienitas yang lebih baik. Apakah pangannya sudah beragam, memenuhi standar gizi empat sehat lima sempurna,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
