MTI Kaltim Nilai BRT Jadi Solusi Transportasi Jangka Pendek Samarinda
Penulis: Muhammad Riduan
Sabtu, 04 Oktober 2025 | 20 views
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur (Kaltim), Tiopan Hendry Gutom. (Muhammad Riduan/Presisi.co)
Samarinda, Presisi.co - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur (Kaltim), Tiopan Hendry Gutom, menilai Bus Rapid Transit (BRT) merupakan moda transportasi massal yang paling memungkinkan untuk segera diterapkan di Samarinda.
Menurut akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) ini, BRT dapat menjadi solusi jangka pendek yang paling realitis dalam mengurai masalah mobilitas di kota yang kini menuju angka 1 juta penduduk tersebut.
"Melihat kondisi kota Samarinda saat ini yang sangat memungkinkan adalah BRT," jelasnya.
Tiopan menilai, moda transportasi massal lain seperti sungai, meski berpotensi, namun membutuhkan pembenahan besar. Pembenahan itu mencakup perbaikan dan peninggian jembatan hingga pengendalian kualitas air yang masih berbau di beberapa wilayah.
Oleh karena itu, BRT dinilai sebagai opsi yang paling cepat dan praktis untuk diimplementasikan sebagai solusi transportasi dalam kota.
"Yang sekarang memungkinkan bisa cepat adalah BRT untuk dalam kota," tambahnya.
Terkait implementasi, MTI Kaltim siap menjadi mitra diskusi Pemkot Samarinda. Tiopan yakin Dinas Perhubungan sudah melakukan kajian yang matang.
“Mengenai peroperasian dan segala macam saya percaya Dinas Perhubungan sudah melakukan kajiannya. Kalau pun belum, MTI siap menjadi partner diskusi supaya transportasi massal ini bisa diadakan,” kata Tiopan.
MTI Kaltim juga menekankan bahwa kehadiran BRT tidak berarti menghilangkan angkutan kota (angkot) yang sudah ada. Sebaliknya, angkot harus diubah fungsinya menjadi pengumpul (feeder).
Angkot akan berfungsi mengangkut penumpang dari permukiman padat penduduk menuju halte-halte BRT yang tersedia.
Ia mencontohkan kawasan Bengkuring sebagai permukiman padat penduduk yang saat ini justru tidak terlayani angkutan umum. Dengan sistem terintegrasi, daerah seperti Bengkuring bisa mendapatkan layanan memadai.
Lebih jauh, Tiopan menilai kebutuhan transportasi massal sudah mendesak. Hal ini mengingat jumlah penduduk Samarinda secara de facto bisa lebih besar dari data resmi BPS.
"Kalau BPS itu berdasarkan KTP dan KK yang tercatat. Saya yakin yang tidak tercatat lebih banyak lagi bahkan 1 jutaan," tegasnya.
Ia memprediksi, jika dicatat secara benar, penduduk Samarinda bisa mencapai 1,2 juta jiwa, termasuk mahasiswa dari Unmul, Untag, Polnes, serta pekerja pindahan yang belum mengurus surat kepindahan.
"Jadi sudah sangat butuh (transportasi massal)," pungkasnya. (*)